Bareskrim Polri: Narkoba di Koper AKBP Didik Ternyata untuk Konsumsi Pribadi

Tidak Ada Indikasi Peredaran Narkoba

Dalam proses pendalaman, Bareskrim juga memastikan tidak ditemukan indikasi bahwa AKBP Didik terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

"Enggak ada (indikasi akan dijual)," ucap Zulkarnain.

Baca Juga

Viral! Postingan Ajakan Bakar Mabes Polri, Bareskrim Bekuk Pemilik Akun @larasfaizati

Dengan demikian, fokus perkara saat ini mengarah pada pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum.

Koper Dititipkan di Rumah Polwan

Diketahui, koper berisi narkoba tersebut sempat dititipkan di rumah seorang polisi wanita bernama Aipda Dianita Agustina. Dianita merupakan mantan anak buah AKBP Didik saat yang bersangkutan masih bertugas di Polda Metro Jaya.

Langkah penitipan koper inilah yang kemudian memicu pengungkapan kasus setelah dilakukan penelusuran internal oleh Propam dan penyidik narkoba.

Terkait Kasus AKP Malaungi dan Bandar Koko Erwin

Baca Juga

Uji Forensik Buktikan Ijazah Jokowi Asli, Ini Penjelasan Bareskrim

Nama AKBP Didik sebelumnya mencuat dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Dalam kasus tersebut, Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koko Erwin.

Dalam penyidikan Polda NTB, Koko Erwin disebut sebagai pemasok sabu kepada AKP Malaungi. Dari hasil penggeledahan di rumah dinas AKP Malaungi, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 488 gram.

AKP Malaungi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Senin (9/2/2026).

Proses Hukum dan Ancaman Sanksi

Baca Juga

Bareskrim Bongkar Grup Facebook Fantasi Sedarah, 6 Pelaku Diciduk

Secara hukum, penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri dapat dikenakan sanksi ganda, yakni pidana umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta sanksi etik internal Polri berupa demosi hingga PTDH.

Selain proses pidana di Bareskrim, AKBP Didik juga berpotensi menjalani sidang etik di Divisi Propam Polri. Jika terbukti bersalah, status perwira menengah tersebut bisa dicopot secara permanen dari institusi kepolisian.

Kasus ini kembali menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat narkoba, sekaligus menjadi peringatan keras soal integritas aparat penegak hukum.

Editor : Purnawarman