Obligasi Daerah NTB dan NTT Disetujui DPR RI, Pengamat: Bukan Uang Gratis, APBD Harus Siap Bayar
LOMBOK, iNewsLombok.id – Persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang bagi kedua daerah untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Kebijakan ini dinilai dapat memperluas sumber pendanaan pemerintah daerah, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek strategis. Dengan obligasi daerah, pemerintah bisa menghimpun dana dari masyarakat maupun investor tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Meski demikian, peluang tersebut harus diimbangi dengan perhitungan fiskal yang matang. Sebab, obligasi daerah bukan dana hibah, melainkan instrumen utang yang memiliki konsekuensi pembayaran pokok dan bunga dalam jangka panjang.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen pembiayaan produktif. Namun, penerbitannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kelayakan proyek, serta kepastian sumber pembayaran kembali.
"Obligasi daerah jangan dipahami sebagai tambahan uang gratis bagi pemerintah daerah. Ini adalah utang yang harus dibayar kembali beserta bunganya. Karena itu, yang harus dihitung bukan hanya berapa dana yang bisa diperoleh hari ini, tetapi juga bagaimana kemampuan APBD membayar kewajiban tersebut pada masa mendatang," ujar Edo.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai melalui obligasi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan penerimaan yang memadai. Kewenangan menerbitkan obligasi secara regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesiapan fiskal maupun kualitas proyek.
Edo menjelaskan, pembiayaan pembangunan melalui utang berbeda dengan penggunaan pendapatan daerah. Ketika pemerintah menerbitkan obligasi, muncul kewajiban membayar pokok dan bunga yang harus diperhitungkan dalam struktur belanja APBD.
Editor: Purnawarman