Respons Pemprov Persoalan Regulasi Desa Berdaya NTB yang Dibongkar Praktisi Hukum
LOMBOK, iNewsLombok.id – Landasan hukum Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan praktisi hukum. Selain persoalan teknis pelaksanaan, program tersebut dinilai perlu dievaluasi dari sisi pembentukan regulasi dan kepastian hukum.
Praktisi hukum, Amir Mahmud, menilai hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengungkap sejumlah persoalan tata kelola yang perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kejelasan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Pandangan tersebut disampaikan Amir setelah mendengarkan pemaparan Ketua Tim Asesmen Desa Berdaya FITRA NTB, Gatot Sulistoni, mengenai berbagai risiko tata kelola dalam implementasi program.
Menurut Amir, hal mendasar yang harus dipastikan adalah jenis produk hukum yang digunakan pemerintah provinsi sebagai landasan kebijakan. Dia mempertanyakan apakah instrumen tersebut termasuk regeling atau beschikking, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan fungsi hukum berbeda.
"Regeling merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sementara itu, beschikking merupakan keputusan yang bersifat menetapkan," ujarnya.
Amir menjelaskan, dalam konsep negara hukum (Rechtsstaat), setiap kebijakan dan program pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum (Pedum), hingga Petunjuk Teknis (Juknis) Program Desa Berdaya harus disusun sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.
Editor: Purnawarman