DPRD Desak RPJMD NTB 2025 Lebih Simpel dan Terarah Demi Efektivitas

“Kita hanya mengawal. Kita tidak diskusi lagi indikator tetapi capaian. Disimpelkan 100 indikator saja. Dulu era Gubernur TGB ada 65, periode kedua nambah sedikit. Di era Gubernur Zul 75 indikator. Kita hanya khawatir tidak fokus,” jelasnya.

Ia mengusulkan RPJMD dijadikan dokumen yang tajam, fokus, dan berorientasi hasil, bukan sekadar daftar panjang target pembangunan yang sulit direalisasikan.

RPJMD Akan Disahkan Jadi Perda

Setelah proses pembahasan, RPJMD 2025 akan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi panduan pembangunan lintas sektor.

“Setelah jadi Perda tidak hanya diampu pemerintah, tetapi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dan harus mendapatkan persetujuan nasional,” tegasnya.

Tantangan Waktu: Kepala Daerah Baru dan Deadline APBD-P

Nasib juga mengungkapkan tantangan waktu karena semua kepala daerah di NTB baru akan dilantik serentak. Artinya, RPJMD di level kabupaten/kota juga harus segera disusun secara paralel agar tidak menghambat pembahasan APBD Perubahan 2025.

“Tantangan kita karena kepala daerah dilantik bersamaan. RPJMD kabupaten/kota sedang disusun. Idealnya cepat disusun. Kita punya tantangan dari sisi waktu, tidak bisa berlama-lama,” terangnya.

Usulan Perampingan OPD dan Efisiensi Program

Dalam kesempatan tersebut, Nasib juga menyampaikan perlunya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan efisiensi program agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.

“Kalau saya pribadi, simpel lebih fokus lebih baik,” ucapnya lugas.

RPJMD NTB 2025 adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi dasar pembangunan daerah dan sinkron dengan RKP Nasional.

Kemiskinan ekstrem di NTB masih menjadi perhatian utama, terutama di kawasan timur dan wilayah pedalaman.

Pariwisata di NTB mulai bangkit pascapandemi, dan Gubernur terpilih menargetkan pembukaan destinasi baru berbasis desa wisata dan ekowisata.

Ketahanan pangan menjadi perhatian karena perubahan iklim mengancam ketersediaan air dan hasil pertanian lokal.

Editor : Purnawarman