DPRD Desak RPJMD NTB 2025 Lebih Simpel dan Terarah Demi Efektivitas

LOMBOK, iNewsLombok.id - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2025 memasuki tahap penting. Salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD NTB, Nasib Ikroman, memberikan masukan penting kepada pihak eksekutif agar indikator capaian dari program strategis tidak terlalu banyak alias “gemuk”, agar lebih fokus dan mudah diukur efektivitasnya.

“Saya secara pribadi mengusulkan pemprov terlalu banyak menyampaikan. Indikator capaian diringkas saja dari 170 indikator program strategis. 45 indikator yang dititipkan pusat, kita sarankan ditengah kondisi fiskal tidak baik-baik saja. Fokus, straight, dan simpel,” ujar Nasib, Kamis (24/7/2025).

RPJMD Harus Fokus pada Tiga Prioritas Utama

Dalam dokumen awal RPJMD 2025, tercatat tiga prioritas utama Gubernur NTB: Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Penguatan Sektor Pariwisata.

“Dari dokumen yang diajukan ada tiga prioritas Gubernur dalam RPJMD 2025 yakni terkait kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Tiga isu strategis yang banyak kita breakdown. Pusat ada 45 indikator nasional yang wajib kita masukkan dan tidak bisa diotak-atik,” ungkap Nasib, yang juga dikenal sebagai politisi muda Udayana.

Indikator Terlalu Banyak Dikhawatirkan Tidak Efektif

Nasib menilai bahwa terlalu banyak indikator akan mengganggu fokus pelaksanaan, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan SDM.

“Kita hanya mengawal. Kita tidak diskusi lagi indikator tetapi capaian. Disimpelkan 100 indikator saja. Dulu era Gubernur TGB ada 65, periode kedua nambah sedikit. Di era Gubernur Zul 75 indikator. Kita hanya khawatir tidak fokus,” jelasnya.

Ia mengusulkan RPJMD dijadikan dokumen yang tajam, fokus, dan berorientasi hasil, bukan sekadar daftar panjang target pembangunan yang sulit direalisasikan.

RPJMD Akan Disahkan Jadi Perda

Setelah proses pembahasan, RPJMD 2025 akan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi panduan pembangunan lintas sektor.

“Setelah jadi Perda tidak hanya diampu pemerintah, tetapi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dan harus mendapatkan persetujuan nasional,” tegasnya.

Tantangan Waktu: Kepala Daerah Baru dan Deadline APBD-P

Nasib juga mengungkapkan tantangan waktu karena semua kepala daerah di NTB baru akan dilantik serentak. Artinya, RPJMD di level kabupaten/kota juga harus segera disusun secara paralel agar tidak menghambat pembahasan APBD Perubahan 2025.

“Tantangan kita karena kepala daerah dilantik bersamaan. RPJMD kabupaten/kota sedang disusun. Idealnya cepat disusun. Kita punya tantangan dari sisi waktu, tidak bisa berlama-lama,” terangnya.

Usulan Perampingan OPD dan Efisiensi Program

Dalam kesempatan tersebut, Nasib juga menyampaikan perlunya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan efisiensi program agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.

“Kalau saya pribadi, simpel lebih fokus lebih baik,” ucapnya lugas.

RPJMD NTB 2025 adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi dasar pembangunan daerah dan sinkron dengan RKP Nasional.

Kemiskinan ekstrem di NTB masih menjadi perhatian utama, terutama di kawasan timur dan wilayah pedalaman.

Pariwisata di NTB mulai bangkit pascapandemi, dan Gubernur terpilih menargetkan pembukaan destinasi baru berbasis desa wisata dan ekowisata.

Ketahanan pangan menjadi perhatian karena perubahan iklim mengancam ketersediaan air dan hasil pertanian lokal.

Editor : Purnawarman