DPRD NTB Usulkan 16 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat Dikelola dengan Skema Koperasi

LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menegaskan bahwa pengelolaan 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah disetujui pemerintah di Nusa Tenggara Barat (NTB) diusulkan menggunakan skema koperasi.

Menurut Hamdan, dari 30 blok yang diajukan di Sekotong, hanya 5 blok yang disetujui. Dari total 16 blok WPR yang mendapatkan izin resmi berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 89 Tahun 2022, pembagian wilayahnya adalah 5 blok di Sekotong, 3 blok di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 3 blok Sumbawa, serta sisanya tersebar di 5 blok Bima dan Dompu.

Baca Juga

DPM Unram Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana BTT NTB Rp484 Miliar yang Raib dari LHP BPK RI

"Kita mendorong Dinas ESDM segera menyelesaikan dokumen pascatambang dan reklamasi sebagai syarat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," ujar Hamdan, Rabu (19/2/2025).

Ia menekankan bahwa setelah IPR keluar, perlu ditentukan model pengelolaannya, apakah dikelola oleh perusahaan swasta, perusahaan daerah, atau koperasi.

Editor: Purnawarman