Wagub NTB Sambut Baik Kunjungan Delegasi Pakar Air dari Amerika, Tambang Lantung jadi Sorotan

SUMBAWA, iNewaLombok.id - Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Ummi Dinda ini mengatakan persoalan lingkungan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

"NTB memiliki potensi tambang yang besar, namun kita juga menghadapi tantangan terkait pencemaran sumber air bersih yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting. Kehadiran program AWEP ini sangat relevan dengan upaya perbaikan sanitasi dan ketersediaan air bersih yang sedang kami galakkan," ujar Wagub Umi Dinda.

Baca Juga

Menuju Indonesia jadi Industri Tambang Dunia,Direktur Utama AMMAN: Perkuat Transformasi Pertambangan

Rencana kunjungan delegasi Amerika Serikat melalui program Ambassadors Water Expert Program (AWEP) ke wilayah pertambangan rakyat di Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, mendapat penolakan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lantung.

Ketua BPD Lantung, Asep Muslimin menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kegiatan penelitian, pertukaran ilmu, maupun kerja sama internasional. Namun, ia mempertanyakan urgensi kedatangan delegasi asing tersebut ketika masyarakat masih menunggu langkah nyata terkait persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah mereka.

"Kami selaku Ketua BPD Desa Lantung (PEDESA), Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, menyatakan menolak keras agenda kunjungan Pemerintah Amerika Serikat melalui delegasi Ambassadors Water Expert Program (AWEP) ke wilayah pertambangan rakyat di Lantung," ujar Asep dalam pernyataan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Menurut Asep, sikap penolakan tersebut bukan karena masyarakat anti terhadap ilmu pengetahuan atau hubungan kerja sama antarnegara.

"Penolakan ini bukan karena kami antiterhadap ilmu pengetahuan, penelitian, maupun kerja sama internasional. Sebaliknya, kami menghormati setiap upaya ilmiah yang bertujuan menjaga lingkungan," katanya.

Ia menjelaskan, masyarakat Lantung membutuhkan tindakan konkret dari pemerintah, terutama terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, sumber air, dan kesehatan warga.

"Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan tambahan seminar, kunjungan, observasi, atau dokumentasi kondisi lapangan. Masyarakat membutuhkan tindakan," tegasnya.

Asep mempertanyakan alasan pemerintah membuka ruang bagi kajian internasional, sementara persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari dinilai belum mendapat penyelesaian yang jelas.

"Mengapa pemerintah begitu cepat membuka ruang untuk kajian dan kunjungan pihak luar, sementara terhadap persoalan yang setiap hari dilihat dan dirasakan masyarakat sendiri justru belum terlihat langkah penanganan yang tegas dan terukur?" ungkapnya.

Program AWEP Dorong Kajian Kualitas Air

John McDaniel menjelaskan bahwa program AWEP merupakan inisiatif yang menghadirkan para ahli dari Amerika Serikat ke negara mitra untuk mendukung pelatihan, diskusi, serta pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya air.

"Kami memilih NTB karena banyak menerima aspirasi dari pemerintah maupun masyarakat mengenai kekhawatiran dampak pertambangan terhadap lingkungan dan kesehatan. Melalui program ini, kami ingin berbagi pengalaman dan keahlian teknis untuk membantu menilai kualitas air serta memitigasi dampak kegiatan pertambangan seperti tembaga, emas, dan nikel," ungkap John.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelumnya menyambut baik kerja sama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan penyediaan air bersih.

Asep menegaskan masyarakat Lantung tetap terbuka terhadap pihak yang ingin melihat kondisi lapangan secara langsung. Namun, ia berharap kajian yang dilakukan tidak berhenti pada penelitian tanpa menghasilkan kebijakan penyelesaian.

"Yang kami tolak adalah apabila kajian ilmiah dijadikan alasan untuk mengabaikan tindakan nyata yang sudah sangat mendesak," katanya.

Ia meminta pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menjadikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat untuk menjadikan keselamatan lingkungan serta kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar objek kajian akademik," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat ingin memastikan negara hadir dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang mereka hadapi.

"Namun sebelum menghadirkan dunia untuk melihat Lantung, pemerintah terlebih dahulu harus menunjukkan kepada rakyat bahwa negara hadir dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan Lantung," pungkasnya.

Editor : Purnawarman