DPRD NTB Usulkan 16 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat Dikelola dengan Skema Koperasi

"Saya setuju dengan skema koperasi, sehingga masyarakat bisa menjadi anggota dan menikmati langsung hasil tambang," tegasnya.

Baca Juga

DPRD NTB Siap Pangkas Pokir, Solusi Atasi Defisit Anggaran Rp400 Miliar

Hamdan juga menyoroti pentingnya komunikasi politik dengan pemerintah pusat untuk segera menerbitkan izin bagi blok-blok yang masih tertunda. Ia meyakini bahwa jika 16 blok ini dikelola dengan baik, potensi dividen yang dihasilkan bisa melebihi pendapatan dari Amman Mineral, mencapai Rp280 miliar.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pertambangan ilegal harus ditindak tegas oleh pihak berwajib, agar hak rakyat dapat dikembalikan sepenuhnya melalui sistem yang legal dan transparan.

"Kami akan mendorong revisi Perda untuk memperkuat regulasi pertambangan rakyat di NTB," pungkasnya.

Editor : Purnawarman