DPRD NTB Bongkar Persoalan Aset dalam Temuan BPK RI, Potensi Kebocoran PAD Jadi Sorotan

Ia menjelaskan, pengelolaan aset yang tidak tertib dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari persoalan administrasi hingga potensi hilangnya pendapatan daerah.

Baca Juga

Saksi Ahli dari UGM di Sidang Kasus Dana Siluman: Gubernur Tak Punya Kewenangan Perintah DPRD NTB

"Risiko fiskalnya cukup besar jika aset tidak tercatat dengan baik. Pertama, berpotensi terjadi duplikasi pencatatan. Kedua, aset terlantar atau tidak termanfaatkan. Ketiga, potensi PAD dari pemanfaatan aset menjadi hilang, bahkan berisiko menimbulkan sengketa kepemilikan di kemudian hari," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD NTB Akhdiansyah juga mengingatkan bahwa persoalan inventarisasi aset sebenarnya telah lama menjadi perhatian. Namun, hingga kini data lengkap aset daerah belum disampaikan kepada DPRD.

"Sebelumnya dalam Banggar pernah kami minta catatan inventaris aset. Sependek pengetahuan saya, sampai saat ini belum diserahkan," tegasnya.

Baca Juga

Reperda Sumbangan Pendidikan NTB, Pemprov Nilai Pendanaan Pendidikan Tak Bisa Andalkan APBD Saja

Ia menilai masih banyak aset daerah yang memiliki potensi ekonomi, tetapi belum dikelola secara maksimal.

"Banyak potensi aset yang tidak dikelola dengan baik, malah ada potensi aset yang kurang dimanfaatkan secara maksimal," terangnya.

Akhdiansyah mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTB dalam merespons rekomendasi BPK. Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pembenahan konkret.

Editor : Purnawarman