Fraksi Gerindra DPRD NTB Dukung Raperda Pembentukan Struktur OPD Baru, Ini Catatannya

Baca Juga

DPRD NTB Bahas Sumbangan Dana Pendidikan Sekolah Menengah dari Masyarakat, Ini Sikap Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sektor penanaman modal.

Pelimpahan kewenangan kepada PTSP, menurut Gerindra, harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah agar standar pelayanan bisa lebih cepat, akuntabel, dan merata.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga mengajukan sejumlah isu substantif untuk dikaji lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

Baca Juga

Saksi Ngaku dapat Iming-iming Modal Usaha dari Terdakwa Rp200 juta dalam Kasus Dana Siluman DPRD NTB

Mulai dari aspek regulasi, tata kelola, kelembagaan, hingga prosedur evaluasi implementasi pasca-pengesahan Perda.

Rekomendasi penting juga disampaikan, seperti penyatuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu struktur yang lebih efisien namun tetap responsif terhadap isu kerentanan.

Model ini dinilai mampu mengurangi kompleksitas birokrasi dan memperkuat layanan publik bagi kelompok rentan.

Baca Juga

Menteri Dikdasmen Usul Sekolah Kelola MBG, Gerindra NTB: Saran yang Sangat Baik

"Transformasi kelembagaan ini harus dijalankan secara cermat, terukur, dan berbasis data, agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak negatif dalam implementasinya," pungkas Sudirsah.

Editor: Purnawarman