BPK RI Bongkar Masalah Aset NTB, Banyak Belum Tercatat di Sistem Digital

LOMBOK, iNewsLombok.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan. Temuan tersebut mencakup pencatatan aset yang belum optimal hingga pemanfaatan sistem digital yang belum berjalan maksimal.

Kepala BPK RI Isma Yatun mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah belum seluruh aset daerah tercatat secara lengkap dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Baca Juga

BPK RI Bongkar Rp4,58 M Kelebihan Bayar Jalan, Diduga Terkait Molornya Proyek Lenangguar-Lunyuk

"Hasil kinerja aset adanya permasalahan, belum memanfaatkan SIPD secara menyeluruh dan memadai, hasil transaksi semester I," ungkap Irma.

Menurut Irma, kondisi pengelolaan aset pada semester pertama 2026 juga belum sepenuhnya menggambarkan keadaan aset secara nyata. Ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk optimalisasi aset yang memiliki perjanjian kerja sama.

"Belum memuat kondisi aset senyatanya semester I 2026, belum sepenuhnya optimal, ada aset perjanjian kerja sama volumenya belum optimal," jelasnya.

Baca Juga

Aset NTB Tak Terdigitalisasi jadi Temuan BPK, Pengamat Ingatkan Risiko Kehilangan Potensi PAD

BPK juga meminta agar pengelolaan aset daerah segera diperkuat melalui sistem digitalisasi. Irma menyebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal perlu mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair untuk melakukan penataan aset berbasis sistem.

Editor : Purnawarman