Namun demikian, Alfi juga mengakui bahwa tim sukses memiliki peran penting dalam kemenangan politik. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan di luar sistem pemerintahan formal bisa menjadi solusi terbaik.
“Timses juga patut diperhatikan karena saham politiknya besar bagi kemenangan Ikbal-Dinda. Mereka juga harus diurus dengan model dan konsep pemberdayaan. Timses harus berada di luar sistem,” jelas Alfi.
Risiko Akomodasi Politik dalam Dunia Perbankan
Alfi memperingatkan bahwa akomodasi kepentingan politik dalam rekrutmen jabatan publik dan keuangan bisa kembali menghidupkan pola patrimonialisme sebagaimana yang pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya.
“Akomodasi kepentingan politik dengan menginsersi timses dalam birokrasi dan jabatan strategis di perbankan akan memicu risiko patrimonialistik. Ini terjadi di era kekuasaan sebelumnya, Bank NTB Syariah jadi bancakan pejabat,” jelasnya.
Ia menambahkan, praktik tersebut berdampak pada memburuknya tata kelola bank, termasuk maraknya kredit macet dan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan.
Jalan Tengah Pemerintah NTB
Dalam berbagai diskusi publik terbaru, sejumlah pakar merekomendasikan agar pemerintah NTB:
Membentuk Dewan Pemberdayaan Timses di luar sistem birokrasi.
Meningkatkan transparansi rekrutmen BUMD melalui publikasi skor dan kriteria seleksi.
Menegakkan larangan konflik kepentingan melalui pakta integritas bagi semua kandidat jabatan publik.
Pendekatan ini dianggap mampu menjaga keseimbangan antara menghormati kontribusi politik dan menjaga integritas birokrasi berbasis meritokrasi.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
