LOMBOK, iNewsLombok.id - Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Alfisahrin, menilai proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah meloloskan 10 nama calon melalui tahapan administrasi mencerminkan melimpahnya sumber daya manusia (SDM) birokrasi di daerah tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa peluang terpilihnya calon Sekda NTB akan sangat ditentukan oleh mekanisme serta standar seleksi yang diterapkan panitia seleksi (pansel).
Dari sepuluh kandidat yang dinyatakan lolos administrasi, dua di antaranya diketahui bukan putra asli NTB. Kondisi ini, menurut Alfisahrin, membuka ruang kompetisi yang sehat, sekaligus menghadirkan dinamika politik dan kultural dalam proses penentuan pejabat strategis daerah.
"Menurut saya setelah terpilih 10 orang kandidat calon sekda NTB oleh pansel. Saya kira ini harus dilihat sebagai keberlimpahan SDM di NTB. Namun, siapa yang paling berpeluang menangkan kompetisi karena rupanya ada juga calon sekda bukan putra asli NTB. Sangat ditentukan oleh mekanisme dan standar seleksi oleh pansel," terang Dosen Universitas Bima Internasional MFH itu, Minggu (21/12/2025).
Ia menilai seluruh kandidat yang lolos administrasi merupakan birokrat berpengalaman dan memiliki kapasitas profesional yang mumpuni. Meski demikian, dalam konteks politik daerah, putra asli NTB dinilai memiliki keunggulan tersendiri.
"Sepuluh yang lolos seleksi ini pasti birokrat hebat dan kredibel namun, dalam praktik politik daerah apalagi di era otonomi keberadaan putra asli NTB punya peluang yang jauh lebih besar dibanding kandidat non-NTB," tegasnya.
Legitimasi Sosial dan Budaya Jadi Faktor Kuat
Alfisahrin menguraikan sejumlah alasan mengapa calon Sekda dari kalangan lokal dinilai lebih kuat secara politik dan sosial. Salah satunya adalah legitimasi sosial dan budaya yang melekat pada putra daerah.
"Ada sejumlah alasanya pertama, karena adanya legitimasi sosial dan budaya. sekda ini bukan pejabat biasa tapi sekda adalah tampilan wajah seluruh birokrasi. Sehingga di mata publik dan elite lokal putra daerah dianggap lebih paham struktur, kultur sosial, adat, dan relasi lokal," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan putra daerah sebagai Sekda juga lebih mudah diterima oleh tokoh agama, tokoh adat, serta elit informal di NTB.
"Putra daerah lebih diterima oleh tokoh agama, adat, dan elit informal di NTB. jadi bukan berarti kita abaikan sistem meritokrasi yang berlaku tetapi lebih pada pertimbangan politik, representasi dan negosiasi kultural," lanjutnya.
Stabilitas Politik dan Risiko Isu Primordial
Ia juga menyoroti aspek stabilitas politik daerah yang dinilai sangat dipengaruhi oleh faktor keberterimaan budaya.
"Faktor keberterimaan dan legitimasi budaya ini, bagi saya sangat menentukan stabilitas politik di NTB," ujarnya.
Bahkan, ia secara terbuka berharap Gubernur NTB mempertimbangkan putra daerah untuk menghindari resistensi politik.
"Saya ingin Gubernur NTB mengangkat putra asli NTB, ini untuk mengurangi resistensi politik dan menghindari narasi primordial bahwa orang luar menguasai NTB. ini resiko politik jika sekda bukan putra asli NTB rawan sekali digoreng menjadi isu publik," ungkapnya.
Sebagai contoh, ia menyinggung kasus tidak adanya perwakilan NTB di ITDC yang kerap dijadikan simbol minimnya kepercayaan terhadap kader lokal.
"Hasil seleksi sekda bisa saja terbuka peluang yang terpilih bukan putra asli NTB karena memenuhi syarat komptensi, manajerial dan integritas namun, hemat saya dalam iklim politik daerah, persepsi sering lebih penting dari prestasi," terangnya.
Dukungan Internal Birokrasi Jadi Penentu
Faktor lain yang dinilai memperkuat peluang putra daerah adalah dukungan internal birokrasi.
"Saya kira karena adanya dukungan birokrasi Internal. ASN di daerah NTB akan cenderung lebih loyal pada figur yang berasal dari satu daerah, mereka sehingga secara antropologi dan politik lebih mudah dikonsolidasikan oleh putra lokal," tuturnya.
Sebaliknya, jika Sekda berasal dari luar NTB, potensi resistensi dinilai cukup besar.
"Sedangkan jika orang Non-NTB jadi sekda sering ada resistensi politik dan sentimen kultural yang kuat misalnya dianggap orang titipan pusat. jadi sangat rawan secara politik dan sulit membangun trust publik yang cepat," katanya.
Peluang Figur Non-NTB Tetap Terbuka
Meski demikian, Alfisahrin mengakui bahwa sistem seleksi terbuka tetap memberi peluang bagi kandidat non-NTB.
"Tetapi karena ini seleksi terbuka oleh pansel bisa saja sekda terpilih bukan putra asli NTB. peluangnya lebih besar. tapi dalam kondisi khusus, seperti adanya krisis kepercayaan dalam birokrasi lokal, seperti adanya kasus korupsi besar, konflik elite, atau stagnasi, figur non-NTB sangat kuat secara teknokratis rekam jejak nasional didukung pusat atau elite strategis," ungkapnya.
Jika hal tersebut terjadi, ia menilai langkah Gubernur NTB sebagai bentuk reformasi birokrasi yang ekstrem.
"Sehingga gubernur NTB ingin shock therapy, reformasi birokrasi radikal dan berani mengorbankan popularitas jangka pendek. Saya kira ini eksepsional atau pengecualian, bukan pola umum," tegasnya.
Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi. Sebanyak 10 orang pendaftar dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahapan akhir berupa asesmen kompetensi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua Pansel Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud, menyampaikan bahwa seluruh peserta yang mendaftar telah melalui proses verifikasi dokumen secara ketat dan transparan.
"Alhamdulillah sebanyak 10 orang pendaftar telah mengikuti proses seleksi administrasi. Setelah dilakukan verifikasi data dan dokumen, seluruh pendaftar dinyatakan lulus administrasi," ungkap Prof. Riduan Mas’ud, Minggu (21/12/2025).
Berikut 10 nama-nama calon Sekda NTB lulus administrasi:
- Najamudin, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB
- Akhsanul Khalik, Asisten Setda NTB
- Wirawan, Kadispora NTB
- Taufik, Kepala Bappeda Bima
- Yusron Hadi, Kadis Kominfotik NTB
- Fathurrahman, Asisten Setda NTB
- Ahmad Saufi, Deputi di Kemenko PMK, Non NTB
- Abul Chair, Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur Non NTB
- Aidi Furqon, Kadis Ketahanan Pangan NTB
- Jamaluddin, Kadis Perdagangan NTB
Sebagai informasi, jabatan Sekda NTB memiliki peran strategis sebagai koordinator seluruh perangkat daerah, penghubung antara kepala daerah dan birokrasi, serta pengendali stabilitas pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, proses seleksi Sekda tidak hanya menuntut kompetensi administratif dan manajerial, tetapi juga kemampuan membangun konsensus politik, komunikasi publik, serta sensitivitas sosial budaya, terutama di daerah dengan karakter plural seperti NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
