Kesejahteraan Buruh Jadi PR Besar Pemprov NTB, DPRD Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Selain keterlibatan dalam kebijakan, Gubernur juga menyoroti aspek pengawasan di lapangan. Ia menyayangkan terkait instruksi sebelumnya mengenai penambahan anggaran dan fasilitas kendaraan bagi tim pengawas ketenagakerjaan yang belum terealisasi sepenuhnya.

​"Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas. Mereka tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas. Saya minta Pak Sekda untuk memastikan instruksi ini segera terlaksana," tambahnya.

​Terkait isu sensitif mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur Iqbal memaparkan tantangan dalam menetapkan angka yang ideal. Ia menyebutkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyeimbangkan kenaikan upah dengan tingkat implementasi di perusahaan.

​"Kesejahteraan itu dinamis. Dulu kita bicara jam kerja, sekarang di Eropa sudah bicara paternity leave. Di NTB, kita harus realistis melihat kondisi ekonomi. Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas," jelasnya.
 

Editor : Purnawarman