Kesejahteraan Buruh Jadi PR Besar Pemprov NTB, DPRD Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPRD NTB Akhdiansyah menyoroti perhatian pemerintah dalam menjamin buruh dalam punya masa depan. Dan Ia mendorong ada semacam regulasi yang mengatur.

Momentum refleksi bagi pemerintah mendengarkan tuntutan kelancaran kerja, keselamatan kerja dan pemenuhan hak-hak dasar, bagi para pengusaha juga bisa menjamin upah yang adil, terpenuhnya hak-hak dasar pekerja, bagi para buruh semoga semakin produktif dan kerja mereka adalah energi sosial dan ekonomi bagi daerah.

"Saya lihat 3 tahun terakhir pola penyampaian aspirasi teman-teman buruh sudah sangat progres, strategi kolaboratif pendekatan yang digunakan dengan dialog dan musyawarah dengan pengambil kebijakan. Langkah maju ini,"ungkapnya, Minggu (3/5/2026).

Guru Toi sapaannya menyebut pemerintah harusnya memberikan respons atas hak-hak mereka.

"Seharusnya direspons (Aspirasinya.red) oleh pemerintah untuk terus menerus berupaya mewujudkan aspirasi para buruh agar bisa terjamin hak-hak dasarnya dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan politiknya,"tegasnya.

Dia mendorong adanya regulasi untuk melindungi pekerja di daerah agar kedepan bisa diberikan jaminan.

"Saya kira penting digagas satu regulasi perlindungan tenaga kerja lokal agar akses, kualitas dan hak-hak dasar para buruh bisa dijamin dimasa datang,"terangnya.

Menurut Guru Toi NTB adalah daerah satu daerah yang akan tumbuh dan lahir industri-industri tambang, pertanian, peternakan dan pangan dimasa datang.

"Upaya antisipasi majunya industri sebagai ruang adu nasib para buruh. Seyogyanya didesign dari awal dalam sebuah kebijakan untuk kebaikan nasib para buruh hari ini kedepanya. Insya Allah untuk NTB yang labih baik, agar eksistensi para tenaga kerja asing juga tidak terlalu mengganggu eksistensi tenaga kerja lokal,"ungkap dengan tidak lupa menyampaikan selamat hari buruh, karena setiap tangan yang bekerja memilki kontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan komitmennya untuk lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan daerah. Ia secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam proses penyusunan beberapa Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya yang belum maksimal melibatkan serikat buruh. Ia menegaskan bahwa ke depan, setiap regulasi terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja wajib mendapatkan masukan dari para buruh.

​"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan," tegas Iqbal melalui keterangan tertulisnya.

Selain keterlibatan dalam kebijakan, Gubernur juga menyoroti aspek pengawasan di lapangan. Ia menyayangkan terkait instruksi sebelumnya mengenai penambahan anggaran dan fasilitas kendaraan bagi tim pengawas ketenagakerjaan yang belum terealisasi sepenuhnya.

​"Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas. Mereka tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas. Saya minta Pak Sekda untuk memastikan instruksi ini segera terlaksana," tambahnya.

​Terkait isu sensitif mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), Gubernur Iqbal memaparkan tantangan dalam menetapkan angka yang ideal. Ia menyebutkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyeimbangkan kenaikan upah dengan tingkat implementasi di perusahaan.

​"Kesejahteraan itu dinamis. Dulu kita bicara jam kerja, sekarang di Eropa sudah bicara paternity leave. Di NTB, kita harus realistis melihat kondisi ekonomi. Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas," jelasnya.
 

Editor : Purnawarman