15 Anggota DPRD NTB yang Kembalikan Dana Siluman Belum Bisa Dipidana, Ini Kata Pakar Hukum Unram

“Berdasarkan fakta empiris, bahwa ke 15 anggota DPRD Provinsi NTB tersebut telah dengan suka rela atau kesadaran sendiri mengembalikan pemberian tersebut kepada aparat penegak hukum merupakan hakikat itikat baik yang tumbuh dari dalam diri ke 15 anggota DPRD Provinsi NTB tersebut,”tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, pihak yang beritikad baik wajib mendapatkan perlindungan hukum. Sementara dalam hukum pidana, kondisi tersebut dapat diartikan sebagai tidak adanya niat jahat.

Baca Juga

BREAKING NEWS Setelah Ketua Fraksi, Hari Ini 16 Anggota DPRD NTB Diperiksa Terkait Pokir Sejak Pagi

“Dalam kontek hukum pidana bahwa ke 15 anggota DPRD Provinsi NTB tersebut merupakan wujud dari hakikat mens rea artinya tidak adanya niat jahat,”ungkapnya.

Belum Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana

Lebih lanjut, ia menilai bahwa dari sisi pembuktian unsur tindak pidana, kasus ini juga belum menunjukkan kepastian hukum yang kuat.

“Belum bisa dibuktikan apakah ke 15 anggota DPRD Prov NTB tersebut telah dengan suka rela atau kesadaran sendiri mengembalikan pemberian tersebut kepada aparat penegak hukum telah memenuhi unsur tindak pidana,” tegasnya.

Baca Juga

Heboh! Mantan Anggota DPRD NTB Laporkan Gubernur Lalu Iqbal ke Kejati Soal Dana BTT Rp500 Miliar

Dengan demikian, baik dari aspek niat maupun unsur delik, masih terdapat ruang besar untuk pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan analisis yuridis yang disampaikan, Amiruddin menyimpulkan bahwa 15 anggota DPRD NTB yang telah mengembalikan dana tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Maka secara yuridis terhadap ke 15 anggota DPRD Provinsi NTB tersebut telah dengan suka rela atau kesadaran sendiri mengembalikan pemberian tersebut kepada aparat penegak hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ungkapnya.

Baca Juga

DPRD NTB Dorong Kesejahteraan Ojek, Mulai dari SIM Hingga BPJS di Dompu

Ia menegaskan, ketiadaan mens rea atau niat jahat menjadi faktor utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana.

“Karena tidak ada mens rea atau niat jahat yang menjadi sarat utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana,”terangnya.

Editor : Purnawarman