Ketua Pansus SOTK: Perubahan Nama Dua Badan, Efisiensi Capai Rp195 Miliar

Studi Banding ke Jawa Timur dan DKI Jakarta

Baca Juga

DPRD NTB Bahas Raperda SOTK: Dinas Koperasi dan UKM Berpotensi Tetap Berdiri Sendiri

Hamdan menyebut, DPRD NTB telah melakukan studi komparatif ke dua provinsi besar, yaitu Jawa Timur dan DKI Jakarta, untuk melihat implementasi perda SOTK yang mereka miliki sebagai referensi terbaik.

“Kemudian SOTK kita lakukan studi komparatif ke Jawa Timur dan DKI, karena mereka punya perda SOTK,” ujarnya.

Agenda Paripurna Disiapkan di Banmus

Pansus telah mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD untuk mengagendakan pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus). Rapat paripurna rencananya akan digelar pada 23, 24, dan 25 Juni 2025.

“Terakhir bersurat ke pimpinan untuk diagendakan Banmus, jadwal tanggal 23, 24, dan 25 akan diparipurnakan rencananya,” terang Hamdan.

Seleksi Pimpinan OPD Harus Profesional dan Transparan

Hamdan berharap, setelah perda ini disahkan, Gubernur NTB dapat segera menunjuk pimpinan OPD secara selektif, profesional, dan bebas dari masalah hukum.

“Setelah pansus ini selesai berharap ke gubernur, tentu sangat dibutuhkan driver nahkoda yang tepat di dinas terkait. Betul-betul selektif menempatkan orang. OPD bukan soal gemuk atau kurus. Termasuk yang bermasalah hukum, selektif orang kapabel,” tegasnya.

Efisiensi Anggaran hingga Rp195 Miliar

Salah satu manfaat dari restrukturisasi SOTK ini adalah efisiensi anggaran hingga Rp195 miliar. Dana ini berasal dari penggabungan beberapa OPD dan perampingan struktur, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Perampingan kita bisa efisiensi Rp195 miliar dari penggabungan ini. Insya Allah bulan Juni sudah selesai. Cepat beuti kontes open bidding untuk cepat bekerja,” ujarnya.

Open bidding yang disebut Hamdan mengacu pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov NTB yang akan dilakukan setelah Perda SOTK disahkan.

Perampingan OPD ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk mengefisienkan birokrasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DPRD NTB juga sedang mendorong sistem evaluasi kinerja OPD pasca perampingan agar penggunaan anggaran lebih terukur.

Editor : Purnawarman