Sudirsah Sujanto Bantah Klaim Muh Akri: Program MBG Justru Disambut Antusias di Lombok Utara

LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, Sudirsah Sujanto, menepis pernyataan Muh Akri yang menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat banyak keluhan dan diusulkan untuk diganti dengan pendidikan gratis.

Menurut Sudirsah, program MBG justru disambut antusias oleh masyarakat, terutama saat dilakukan uji coba di Lombok Utara (KLU) pada HUT Partai Gerindra.

Baca Juga

Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto Serap Aspirasi Warga di 11 Titik, Lampu Jalan jadi Fokus

"Serapan kami di KLU berbeda, kami sudah uji coba di beberapa sekolah, dan masyarakat sangat antusias menyambut program MBG saat diluncurkan di KLU," tegasnya, Rabu (26/2/2025).

Lebih lanjut, Sudirsah menegaskan bahwa program MBG sangat membantu siswa, terutama yang harus pulang ke rumah saat jam istirahat untuk makan siang.

"Dengan MBG, siswa cukup makan di sekolah dan tidak perlu pulang ke rumah. Tidak ada lagi siswa yang telat makan siang," jelasnya.

Baca Juga

Sudirsah Sujanto: Wagub NTB Tidak Ingin Mengekang Pers, Pemprov Hanya Ingin Informasi Satu Pintu

Program ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Sementara itu, Anggota DPRD NTB dari PPP NTB, Muh Akri, menyatakan bahwa saat reses, masyarakat justru mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pendidikan gratis.

"Saat saya tanya soal program MBG, mereka justru lebih menginginkan sekolah gratis," ungkapnya.

Baca Juga

Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, Ketua OKK Gerindra NTB Ucapkan Selamat dan Dukung Program Pusat

Menurut Akri, banyak warga yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program pemerintah lainnya seperti BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dan Kartu Pra Sejahtera.

"Banyak yang mengaku belum dapat KIP, BPJS Miskin, dan Kartu Pra Sejahtera. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah," tegasnya.

Perdebatan mengenai MBG dan pendidikan gratis mencerminkan perbedaan pandangan dalam prioritas kebijakan publik di NTB.

Baca Juga

DPRD NTB Dorong Ranperda Perlindungan Pekerja Migran, Cegah Penipuan dan Eksploitasi

Pemerintah diharapkan bisa mencari solusi terbaik agar program-program kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan, tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Editor : Purnawarman