Proyek Bypass Lembar-Kayangan Disorot DPRD NTB, Serapan Anggaran PUPRPKP Masih Rendah

LOMBOK, iNewsLombok.id - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB hingga akhir Juli 2026. Dewan meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan proyek agar target pembangunan dapat tercapai sebelum akhir tahun anggaran.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, meminta jajaran Dinas PUPRPKP menyampaikan data yang lebih rinci terkait penyerapan anggaran, khususnya pada program pemeliharaan jalan dan pengelolaan sumber daya air. Ia juga mempertanyakan masih adanya sejumlah paket pekerjaan yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.

"Di antaranya DED Bypass Port to Port lembar-kayangan senilai Rp9,11 miliar yang baru berkontrak pada 28 Juli 2026, serta penyusunan dokumen AMDAL dan Andalalin jalan bypass senilai Rp1,237 miliar yang masih dalam proses seleksi ulang," katanya, Jumat (31/7/2026).

Menurut data yang dipaparkan dalam rapat, beberapa paket pekerjaan strategis memang masih berada pada tahap awal pengadaan sehingga belum memberikan kontribusi berarti terhadap realisasi anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan bahwa hingga Juli 2026 realisasi keuangan dinas baru mencapai Rp62,2 miliar atau 17,67 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp352,02 miliar. Sementara itu, capaian realisasi fisik tercatat sebesar 23,64 persen.

"Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengelola pagu terbesar Rp159,48 miliar bahkan baru mencatat realisasi keuangan 3,71 persen, sedangkan Bidang Bina Marga sebesar 3,54 persen," ungkapnya.

Editor : Purnawarman