Proyek Rp10 Miliar Labkesda NTB Diduga Janggal, DPRD NTB Soroti Potensi Pelanggaran

"Bisa saja ada kebijakan yang mengizinkan pengecualian tender dalam kasus tertentu,"terangnya.

Namun, DPRD NTB mempertanyakan apakah proyek Labkesda NTB memenuhi salah satu dari kriteria ini.

DPRD NTB juga menyoroti risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika proyek ini benar-benar dilakukan tanpa tender.

Baca Juga

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda Tegaskan Tidak Halangi Hak Interpelasi Soal DAK 2024

Tanpa proses seleksi yang terbuka, ada kemungkinan penyedia yang dipilih tidak kompeten atau harganya tidak wajar.

Selain itu, pengawasan terhadap kualitas proyek menjadi sulit, sehingga dikhawatirkan laboratorium yang dibangun tidak sesuai standar dan tidak maksimal dalam mendukung pelayanan kesehatan di NTB.

Editor : Purnawarman