LOMBOK, iNewsLombok.id - Gagasan pembentukan Koperasi Tambang Rakyat yang diinisiasi oleh Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan kini menjadi topik hangat dan menuai perdebatan di kalangan publik.
Proyeksi keuntungan hingga risiko kerugian dari program ini dibahas dalam diskusi publik pada Jumat (5/9/2025) yang menghadirkan tiga narasumber dengan pandangan berbeda: Syamsul Fikri (Anggota Komisi IV DPRD NTB), Kombes Pol Azas Siagian (Kabid Hukum Polda NTB), dan akademisi Universitas Mataram Taufan Abadi.
Harapan Kesejahteraan Lewat Koperasi Tambang
Pihak pendukung menilai inisiatif ini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memberdayakan masyarakat kecil yang selama ini terjebak dalam tambang ilegal.
Syamsul Fikri menegaskan bahwa koperasi bisa menjadi jalan keluar, asalkan mendapat dukungan dari pemerintah dan mitra bisnis profesional.
"Negara ini juga harus hadir. Harus ada perubahan regulasi, terutama terkait kerja sama dan retribusi. Tanpa itu, koperasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
