LOMBOK,iNewsLombok.id – Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, kecewa keputusan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Pemprov NTB yang mencoret anggaran pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2025. Padahal, sektor tambang rakyat dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saya ingin menegur TAPD yang mencoret anggaran pengawasan di Dinas ESDM. Anggaran ini sangat penting untuk mengaudit data dan mendukung pengelolaan tambang rakyat yang bisa menjadi sumber pendapatan besar bagi daerah," tegas Hamdan, Selasa (20/1/2025).
Kritik Terhadap Kurangnya Data Tambang Ilegal
Hamdan juga mengkritik Dinas ESDM karena belum memiliki data lengkap terkait tambang rakyat, baik yang resmi maupun ilegal. Ia menilai, pengelolaan tambang rakyat yang tidak optimal berisiko menghambat potensi penerimaan daerah.
“Yang sangat saya sayangkan adalah ESDM tidak memiliki data utuh soal keberadaan tambang rakyat ilegal di NTB. Seharusnya mereka bisa mengaudit, tapi selalu terkendala masalah anggaran,” ujarnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
