LOMBOK, iNewsLombok.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB merencanakan penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik mulai tahun depan. Skema yang dipilih adalah sistem sewa, dengan total anggaran mencapai Rp8 miliar yang tercantum dalam Rancangan APBD 2026 melalui Biro Umum Setda NTB.
Namun rencana tersebut mendapat sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Anggota Banggar, Raden Nuna Abriadi, menilai kebijakan ini belum selaras dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD NTB 2025–2029, yang memuat tiga fokus utama:
Pengentasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen.
Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan.
Mewujudkan pariwisata NTB yang berdaya saing global.
“Makanya saya kira fokus saja pada tiga agenda prioritas ini,” tegas Nuna pada Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, kondisi fiskal daerah sedang tertekan akibat penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), sehingga APBD 2026 diperkirakan melemah. Dengan situasi tersebut, ia memandang penyewaan kendaraan listrik bukan kebutuhan mendesak.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
