Leadership Baru dan Tantangan Tata Kelola
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai kinerja positif NTB tidak lepas dari peran Gubernur Muhamad Iqbal yang baru menjabat. Namun Edo memberikan analisis lebih kritis.
“Pengelolaan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana kepemimpinan daerah mampu menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Edo.
“Namun demikian, pengelolaan keuangan yang baik tidak selalu dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan kepemimpinan daerah.”
Ia menambahkan, dalam banyak kasus, sistem dan pengawasan dari pemerintah pusat juga berkontribusi terhadap kinerja anggaran di daerah, terlepas dari kualitas kepemimpinan lokal.
Rendahnya Serapan Belanja, Tantangan Nyata
Meski pendapatan daerah menunjukkan tren positif, NTB masih menghadapi tantangan dalam realisasi belanja daerah. Serapan belanja yang baru mencapai 38,99 persen hingga pertengahan tahun dinilai terlalu rendah dan berpotensi menghambat jalannya program pembangunan.
“Belanja publik adalah mesin penggerak utama ekonomi daerah, apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi,” kata seorang pengamat ekonomi.
Serapan anggaran yang lamban berdampak langsung pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, layanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Antisipasi Pemborosan di Akhir Tahun
Edo mengingatkan adanya potensi spending rush, yaitu pembelanjaan tergesa-gesa menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi ini bisa mengakibatkan ketidakefisienan penggunaan APBD, serta menurunkan kualitas hasil pembangunan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB didorong untuk mempercepat pelaksanaan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus harus diarahkan pada Infrastruktur dasar, Pelayanan kesehatan, Pendidikan berkualitas, dan Penguatan UMKM lokal.
Momentum Evaluasi untuk Semua OPD
Berita positif dari Kemendagri ini harus dijadikan momentum evaluasi internal bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di NTB. Dengan akselerasi penyerapan anggaran, NTB berpeluang menjaga stabilitas pertumbuhan ekonominya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Sebagai tambahan informasi, kinerja fiskal NTB juga menunjukkan hasil dari program digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem e-planning yang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2023 melalui integrasi antara BPKAD, Inspektorat, dan Bappeda Provinsi NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
