JAKARTA, iNewsLombok.id - Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera disebut bukan lagi sekadar fenomena cuaca ekstrem. Pengamat Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai banjir berulang ini merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola lingkungan oleh Pemerintah.
Edo menegaskan bahwa berbagai aktivitas industri ekstraktif dan pembukaan lahan yang tidak terkendali telah memperburuk kondisi ekologis di Sumatera. Menurutnya, pemerintah kurang serius melakukan pengawasan, sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih jauh dari kata optimal.
“Banjir yang terjadi bukan hanya soal curah hujan tinggi. Ini tentang tata kelola lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Jika ekosistem rusak, maka masyarakat selalu menjadi korban utama,” ujarnya kepada media, Rabu (3/12/2025).
Lemahnya Pengawasan Industri dan Pembukaan Lahan
Edo menyampaikan bahwa pola bencana yang terus berulang menunjukkan ada persoalan struktural dalam kebijakan penggunaan ruang. Mulai dari alih fungsi hutan, pembukaan lahan perkebunan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang tidak didampingi dengan analisis risiko yang memadai.
Bahkan, beberapa daerah di Sumatera diketahui mengalami penurunan tutupan hutan cukup drastis dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini memperparah risiko banjir, tanah longsor, hingga krisis air di musim kemarau.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
