Ekonomi NTB Tumbuh 10,42 Persen, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Terjebak Euforia Angka

BPS mencatat sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 30,57 persen secara tahunan. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 49,42 persen.

Baca Juga

Kontraksi Ekonomi NTB Jadi Alarm Serius, Ini Kata Peneliti

Bank Indonesia NTB juga mencatat pertumbuhan tersebut terutama didorong kinerja pertambangan, peningkatan produksi konsentrat tembaga, aktivitas pengolahan smelter, serta ekspor hasil industri pengolahan.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat kuat dalam statistik, tetapi keterkaitannya dengan ekonomi rakyat masih lemah. Kita perlu mengukur seberapa banyak tenaga kerja lokal terserap, berapa banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok, dan sejauh mana aktivitas ekonomi besar mendorong tumbuhnya usaha masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Edo meminta pemerintah tidak hanya menghitung besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, tetapi juga mengukur efek bergandanya terhadap masyarakat lokal.

Menurut dia, perusahaan besar perlu didorong membangun kemitraan dengan pengusaha daerah melalui pengadaan barang dan jasa, pengembangan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pembukaan akses bagi UMKM masuk ke rantai pasok.

Pemerintah juga dinilai perlu memastikan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan output, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ekonomi NTB Tumbuh, Kemiskinan dan Pengangguran Turun

Data sosial ekonomi terbaru menunjukkan sejumlah indikator kesejahteraan NTB juga bergerak positif, meski tantangan masih cukup besar.

BPS mencatat persentase penduduk miskin NTB pada Maret 2026 sebesar 11,17 persen atau sekitar 628,50 ribu orang. Angka tersebut turun 0,21 poin persentase dibandingkan September 2025 dan turun 0,61 poin dibandingkan Maret 2025.

Di sektor ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 mencapai 3,14 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 2,98 persen, turun tipis 0,01 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Namun, pekerja formal hanya sekitar 918,44 ribu orang atau 29,20 persen dari penduduk bekerja.

Sementara itu, ketimpangan pengeluaran yang diukur melalui Gini Ratio pada Maret 2026 tercatat 0,358. Angka tersebut turun dibandingkan September 2025 yang berada di level 0,364.

Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator sosial. Namun, menurut Edo, pemerintah tetap perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan peningkatan kualitas pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan produktivitas usaha masyarakat.

Ekonomi Kreatif Harus Terukur

Selain sektor pertambangan, Edo mendorong Pemprov NTB memperkuat ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan non-ekstraktif.

Menurut dia, kuliner, kerajinan, fesyen, desain, produk berbasis budaya lokal, hingga pemasaran digital memiliki peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

Namun, potensi tersebut tidak boleh hanya menjadi narasi pembangunan.

“Kalau pemerintah menyebut ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan, harus ada data yang menunjukkan kontribusinya. Berapa nilai tambah yang dihasilkan, berapa tenaga kerja yang terserap, bagaimana perkembangan omzet pelaku usaha, dan seberapa besar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas? Semua itu perlu diukur,” tegas Edo.

Ia mengatakan festival, pameran, pelatihan, maupun promosi digital memang penting, tetapi keberhasilannya harus dilihat dari hasil yang terukur.

Indikator tersebut antara lain peningkatan omzet, produktivitas, jumlah tenaga kerja, keberlangsungan usaha, perluasan pasar, serta kemampuan produk lokal menembus pasar di luar NTB.

Kawasan Mandalika dan sejumlah destinasi wisata NTB, kata dia, dapat menjadi pasar strategis bagi produk lokal. Namun, pelaku usaha masyarakat harus memperoleh akses nyata ke rantai pasok pariwisata.

“Jangan sampai pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton ketika aktivitas pariwisata meningkat. Mereka harus menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi pariwisata,” ujarnya.

Tiga Langkah Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan

Edo menawarkan tiga langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi NTB lebih inklusif.

Pertama, pemerintah perlu membuat evaluasi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengukur PDRB. Data pertumbuhan harus disandingkan dengan kemiskinan, pengangguran, pendapatan masyarakat, kualitas pekerjaan, dan produktivitas UMKM.

Kedua, pemerintah harus memperkuat hubungan antara sektor unggulan dengan ekonomi masyarakat. Kemitraan perusahaan besar dengan UMKM, pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pendampingan usaha perlu diperluas.

Ketiga, pemerintah perlu menyusun peta jalan ekonomi kreatif berbasis data dan kebutuhan pasar.

Pemetaan tersebut mencakup subsektor unggulan, kapasitas produksi, kebutuhan pembiayaan, akses pasar, kualitas sumber daya manusia, hingga persoalan yang menghambat pengembangan usaha.

“Pemerintah harus berani mengukur keberhasilan berdasarkan hasil, bukan hanya jumlah program yang dilaksanakan. Jika setelah berbagai pelatihan dan promosi omzet UMKM tidak meningkat, berarti kebijakannya perlu dievaluasi. Anggaran publik harus menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertumbuhan Harus Berdampak pada Rakyat

Edo menilai pertumbuhan ekonomi 10,42 persen harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB, bukan sekadar bahan untuk merayakan keberhasilan statistik.

BPS mencatat PDRB NTB pada Triwulan II 2026 mencapai Rp53,91 triliun berdasarkan harga berlaku dan Rp29,89 triliun berdasarkan harga konstan 2010. Secara triwulanan, ekonomi NTB juga tumbuh 0,72 persen dibandingkan Triwulan I 2026.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTB sepanjang 2026 dapat tumbuh pada kisaran 7,9–8,9 persen, dengan pertambangan, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta konstruksi menjadi sejumlah sektor penopang.

Karena itu, Edo mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan sebagai mesin pertumbuhan. Diversifikasi melalui pertanian, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif, perdagangan, dan UMKM perlu diperkuat secara bersamaan.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan sekadar membuat angka PDRB meningkat. Pertumbuhan harus membuka lebih banyak kesempatan kerja yang layak, menaikkan pendapatan masyarakat, memperkuat usaha lokal, dan memperluas akses terhadap kesejahteraan. Inilah ukuran pembangunan yang semestinya menjadi perhatian utama pemerintah,” pungkasnya.

Menurut Edo, tantangan NTB ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut menjadi fondasi bagi ekonomi daerah yang produktif, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Editor: Purnawarman