Nasib 15 Atlet NTB di PON Papua Masih Dirumahkan, Ditengah Dorongan Gubernur Iqbal Pimpin KONI NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua DPW Partai Ummat Yuliadin Bucek menyoroti wacana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal untuk menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.

Menurut Yuliadin, Gubernur NTB seharusnya lebih dahulu memusatkan perhatian pada tanggung jawab utamanya sebagai kepala daerah.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan pemerintahan yang membutuhkan penyelesaian, termasuk polemik pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sorotan terhadap BTT menjadi penting karena pengelolaannya sempat mendapat perhatian publik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB sebelumnya mengungkap adanya pergeseran anggaran BTT dalam APBD NTB 2025. Dalam catatannya, alokasi awal BTT disebut mencapai Rp500 miliar, kemudian mengalami pergeseran sebesar Rp130 miliar dan Rp210 miliar.

Pada 2026, Pemprov NTB juga menggunakan skema BTT untuk penanganan dampak bencana. Pemerintah menyiapkan Rp16 miliar untuk kebutuhan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah NTB.

Bagi Yuliadin, persoalan tersebut semestinya menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Gubernur sebelum memperluas fokus ke urusan organisasi olahraga.

Ia juga menyoroti nasib atlet NTB yang telah mengharumkan nama daerah di ajang PON Papua.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral terhadap atlet berprestasi, bukan hanya ketika mereka berada di podium dan membawa pulang medali.

“Tanggung jawab moral gubernur terhadap peraih medali emas PON Papua sampai hari ini masih dirumahkan. Di mana tanggung jawab moralnya? Ini menjadi pertanyaan besar atlet NTB,”ungkapnya.

Yuliadin menilai persoalan kesejahteraan dan keberlanjutan karier atlet harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut dia, atlet yang telah memberikan prestasi bagi daerah semestinya mendapatkan kepastian mengenai pembinaan maupun masa depan mereka.

Kritik tersebut muncul di tengah persiapan NTB menghadapi PON XXII 2028, ketika NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jakarta telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Pemerintah Provinsi NTB bahkan mengusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp700 miliar untuk persiapan PON 2028.

Dengan agenda besar tersebut, Yuliadin menilai pembenahan ekosistem olahraga NTB harus dilakukan secara serius, termasuk memastikan persoalan atlet berprestasi tidak kembali terulang.

Ia meminta Iqbal tidak kehilangan fokus karena NTB saat ini masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah yang menjadi perhatian masyarakat.

“Itu yang harus diurus Iqbal sekarang, jangan malah mau urus KONI. Pak Iqbal harus fokus menatap ke depan, jangan terbuai dengan pemandangan kiri dan kanan nanti bisa masuk jurang.”

Yuliadin menegaskan, kritik tersebut bukan berarti dirinya menolak keterlibatan kepala daerah dalam pengembangan olahraga. Namun, menurutnya, prioritas seorang gubernur tetap harus diarahkan pada penyelesaian persoalan pemerintahan dan pelayanan publik.

Terlebih, persiapan menuju PON 2028 membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, atlet, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai gambaran, Porprov XII NTB 2026 yang baru saja digelar mempertandingkan 51 cabang olahraga dengan melibatkan 4.860 atlet, 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri. Ajang tersebut juga diposisikan sebagai salah satu tahapan persiapan menuju PON 2028.

Karena itu, menurut Yuliadin, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan, memberikan kepastian kepada atlet berprestasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan administrasi dan anggaran olahraga.

Editor : Purnawarman