BGN Temukan 950 Dapur MBG Diduga Tak Higienis, Terancam Ditutup Permanen

Risiko tersebut menjadi semakin serius karena penerima MBG di antaranya adalah anak-anak usia sekolah.

Karena itu, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu dokumen penting yang harus dimiliki pengelola SPPG.

Baca Juga

Komisi IX DPR Soroti WTP BGN, Muazzim Akbar Pertanyakan Rendahnya Serapan Anggaran

Dapur yang sudah beroperasi tetapi belum mengantongi SLHS diberikan kesempatan hingga 10 Agustus 2026 untuk mengurus sertifikat tersebut melalui Dinas Kesehatan di kabupaten/kota masing-masing.

BGN telah menerbitkan surat edaran kepada jajaran daerah agar memberikan pendampingan kepada mitra pengelola SPPG dalam proses administrasi. Namun, pendampingan tersebut tidak berarti BGN memberikan kelonggaran terhadap kondisi fisik dapur.

Artinya, pengelola tetap harus memastikan tempat pengolahan makanan, peralatan, proses memasak, penyimpanan bahan pangan, hingga distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan.

Baca Juga

Prabowo Minta Semua Dapur MBG Diawasi, Aparat Dilarang Minta Setoran

"SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak, jadi kalau mau sebagus apa pun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," tuturnya.

Mitra Diminta Laporkan Kendala Pengurusan SLHS

Sudaryono juga mengakui masih terdapat keluhan dari sejumlah mitra pengelola SPPG mengenai proses pengurusan dokumen. Beberapa mitra mengaku menghadapi hambatan birokrasi atau kesulitan ketika mengurus persyaratan di daerah.

BGN meminta persoalan tersebut segera disampaikan secara tertulis agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Baca Juga

Brigjen Aktif LMI di BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Ungkap Modus Atur Penjualan Ompreng

Mitra yang mengalami kendala diminta tidak menunggu hingga batas akhir pengurusan pada 10 Agustus 2026.

Di sisi lain, BGN mulai menerapkan sistem penanganan pelanggaran berdasarkan tingkat keparahan kasus.

"Sekarang kami by system, jadi suspend itu kami bagi tiga, (kasus) ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari, di mana yang korbannya banyak bisa di-suspend lebih panjang atau dipertimbangkan permanen," ucap Sudaryono.

Dengan sistem tersebut, penindakan terhadap SPPG tidak hanya berdasarkan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan tingkat dampak yang ditimbulkan.

Kasus keracunan massal atau kejadian yang menimbulkan banyak korban menjadi salah satu kategori yang mendapat perhatian khusus.

BGN juga ingin mekanisme sanksi tersebut mengurangi ruang terjadinya negosiasi yang tidak semestinya antara pengelola dapur dengan petugas pengawas.

BGN Sebelumnya Sudah Hentikan Ribuan SPPG

Pengetatan terhadap standar dapur MBG bukan kebijakan yang baru diterapkan. Data yang dipublikasikan BGN menunjukkan pengawasan terhadap SPPG telah diperketat sejak awal 2026.

Pada 25 Mei 2026, BGN menyebut 1.152 SPPG masih berstatus disetop sementara dari total 4.581 SPPG. BGN menegaskan tidak ada kompromi terhadap standar pelaksanaan program MBG.

Sebelumnya, BGN juga menyatakan SPPG yang tidak memenuhi persyaratan penting seperti SLHS dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dapat dihentikan operasionalnya. Pada Januari 2026, BGN mencatat baru sekitar 32 persen SPPG yang telah mengantongi SLHS sehingga pemenuhan sertifikasi menjadi salah satu fokus pembenahan program.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang terus dievaluasi dalam pelaksanaan MBG.

Keracunan MBG Jadi Perhatian

Penguatan standar sanitasi juga tidak terlepas dari sejumlah kasus gangguan keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.

Berdasarkan data yang disampaikan BGN sebagaimana dikutip dalam laporan ini, jumlah penerima manfaat yang mengalami keracunan mencapai 7.061 orang pada Oktober 2025.

Memasuki 2026, kasus dengan jumlah korban besar kembali dilaporkan. Pada April 2026, tercatat sebanyak 5.788 penerima manfaat mengalami keracunan. Kasus serupa juga masih tercatat hingga akhir Juli 2026.

Sebagai gambaran, BGN sebelumnya melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 6.517 kasus keracunan MBG, dengan wilayah Jawa menjadi salah satu wilayah yang mencatat kasus paling banyak.

Dalam penanganan insiden keamanan pangan, BGN juga pernah menonaktifkan puluhan SPPG yang berkaitan dengan kejadian keamanan pangan. Pada September 2025, misalnya, BGN menonaktifkan sementara 56 SPPG yang mengalami insiden terkait keamanan pangan.

Karena itu, temuan 950 dapur yang diduga bermasalah secara sanitasi menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan terhadap dapur MBG.

BGN kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan seluruh SPPG tidak hanya mampu menyediakan makanan bergizi dalam jumlah besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat.

Bagi pengelola SPPG, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi semakin penting karena pelanggaran tidak lagi hanya berujung pada teguran, tetapi dapat berujung pada penghentian operasional bahkan penutupan permanen.

Editor : Purnawarman