PPPK Kota Mataram Geruduk DPRD NTB! Tuntut Pencabutan Penundaan Pengangkatan dan Pecat Pejabat Lalai

 LOMBOK, iNewsLombok.id – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Forum Komunikasi Honorer K2, PTT, dan GTT Kota Mataram kembali menggedor gedung DPRD NTB pada Selasa (11/3/2025).

Mereka menuntut pencabutan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang penundaan pengangkatan PPPK serta pemecatan pejabat terkait.

Baca Juga

5 Berita Populer: Polresta Mataram Segera Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Masker hingga Demo CPPPK NTB

Aksi ini merupakan respons atas simpang-siur informasi dan ketidakpastian status mereka, meski telah lolos seleksi sejak 2021.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1043/M.SM.01.00/2025, tanggal 7 Maret 2025, tentang Tindak Lanjut Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahun 2024

Tuntutan Utama PPPK NTB:

• Kebijakan penundaan hingga 2026 dinilai merugikan ribuan honorer yang telah memenuhi ambang batas seleksi.
• Menuntut kejelasan penempatan bagi 507 guru berstatus P1 yang hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK).
• Mendesak pemerintah pusat memecat menteri atau pejabat dianggap lalai menangani isu ini.

Baca Juga

507 PPPK NTB Terkatung-katung, DPRD NTB: Jangan Lepas Tangan, Kami Panggil Dikbud dan BKD!

Anggota Komisi V DPRD NTB dari dapil Kota Mataram, Didi Sumardi, menegaskan pihaknya akan membawa aspirasi ini ke DPR RI dan Kemenpan RB. 

Editor : Purnawarman