KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi, Penanganan Kasus Kepala Daerah Dilakukan Secara Tim dan Terbuka

LOMBOK, iNewsLombok.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses penanganan perkara yang dilakukan KPK tidak dapat diintervensi pihak mana pun, termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan kepala daerah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, setiap pelaksanaan tugas di lapangan dilakukan secara kolektif melalui tim dan berlangsung secara terbuka sesuai mekanisme kelembagaan.

Baca Juga

Gubernur NTB Minta TAPD Pastikan Pergeseran APBD Perubahan 2026 Sesuai Arahan KPK

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian KPK terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum lama ini menjadi sasaran pemantauan dan evaluasi bersama pemerintah daerah.

"Informasi tersebut tidak benar (KPK bisa diintervensi, red)," ungkapnya, Rabu (9/8/2026).

Budi kembali menegaskan bahwa pelaksanaan tugas KPK dilakukan secara tim sehingga tidak bergantung pada kepentingan atau intervensi pihak tertentu.

Baca Juga

Kasus Korupsi Bupati Nonaktif Lombok Barat: KPK Panggil Wabup Nurul Adha dan 6 Pejabat Penting!

"Pelaksanaan tugas di KPK dilakukan secara tim, dan terbuka," terangnya.

Editor: Purnawarman