Ia mencontohkan, siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu bisa menjadi kelompok prioritas dalam pelaksanaan program.
"Misalnya tidak harus seluruh penerima manfaat itu seluruh siswa, tapi cari yang desil berapa yang memang dia tidak mampu, datanya sudah ada," ujarnya.
FITRA Soroti Tata Kelola Program MBG
Selain soal sasaran penerima, FITRA juga mengingatkan pemerintah mengenai aspek tata kelola MBG. Ervyn menyebut transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program berjalan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai model pelaksanaan, termasuk mempelajari skema program bantuan sebelumnya.
"Misalnya skemanya meniru yang kayak Inpres dulu. Itu juga boleh menurut saya, teorinya ada. Nah cuma balik lagi nanti soal tata kelolanya bagaimana?" katanya.
Ervyn menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga bagaimana program tersebut mampu membuka ruang kolaborasi.
"Apakah itu kemudian menutup akses pihak lain untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan itu yang perlu jadi refleksi dan diskusi," ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi bukan berarti menghentikan MBG, melainkan memperbaiki pelaksanaan agar manfaat program lebih terasa bagi masyarakat.
"Terus dipikirkan ulang konsep mengimplementasikannya. Itu yang penting menurut kami," pungkas Ervyn.
MBG Tetap Berjalan Meski Ada Penyesuaian Saat Libur Sekolah
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi NTB, Fathul Gani, memastikan penghentian sementara pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama libur sekolah bukan berarti Program MBG dihentikan.
Ia menjelaskan, distribusi makanan bergizi hanya menyesuaikan kondisi karena peserta didik tidak menjalankan aktivitas belajar di sekolah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
