LOMBOK, iNewsLombok.id - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut dinilai penting agar program prioritas nasional itu berjalan efektif tanpa membebani keuangan negara.
Dorongan evaluasi muncul di tengah aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN) MBG yang digelar di Mataram, Senin (22/6/2026). Massa aksi menilai program tersebut memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, Ervyn Kaffah, menilai pembahasan MBG tidak bisa hanya dilihat dari sisi dukungan maupun penolakan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan desain program dan mekanisme distribusinya benar-benar memberikan manfaat maksimal.
"Diskusinya kami kira itu tidak sederhana. Diskusinya itu adalah positioning MBG sendiri ini programnya itu mungkin konsepnya perlu ditinjau kembali," kata Ervyn, Selasa (23/6/2026).
Ervyn menyoroti penerapan skema universal dalam MBG yang mencakup penerima manfaat sangat luas. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis kebutuhan agar kelompok yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas.
"Kan tidak harus skemanya universal. Karena dengan skema universal itu dia akhirnya menarik atau menghisap seluruh sumber daya untuk kepentingan lain yang sebenarnya wajib juga penanganannya oleh pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah telah memiliki berbagai basis data sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan kelompok penerima manfaat secara lebih terukur.
"Jadi perlu dilihat lagi apakah cakupan penerima manfaatnya itu segitu banyaknya? Atau memang kemudian ada skema-skema tertentu yang perlu dipikirkan targeted penerima manfaatnya," kata Ervyn.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
