JAKARTA, iNewsLombok.id – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah didorong memastikan program tersebut berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, dengan besarnya kebutuhan anggaran, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap penggunaan dana negara benar-benar memberikan dampak optimal, terutama bagi kelompok rentan.
"Prinsip dasar kebijakan publik adalah mendahulukan mereka yang paling rentan. Karena itu, sekolah-sekolah yang berada di daerah miskin, wilayah tertinggal, kawasan dengan angka stunting tinggi, serta keluarga berpendapatan rendah harus menjadi prioritas utama penerima manfaat program MBG," ujarnya.
Menurut Edo, distribusi manfaat MBG perlu mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi penerima. Sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu, menurutnya, tidak seharusnya mendapat prioritas yang sama dengan sekolah yang menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan ekonomi.
Ia menilai pendekatan afirmatif atau keberpihakan terhadap kelompok yang paling membutuhkan menjadi langkah yang lebih tepat dibandingkan pola pembagian yang seragam.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
