“Rumah sakit harus tahu layanan mana yang produktif, mana yang membebani, dan bagaimana memaksimalkan layanan unggulan yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai alat mahal menganggur atau stok obat justru banyak yang kedaluwarsa,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempercepat pencairan klaim BPJS melalui penguatan tim administrasi dan coding medis agar arus kas rumah sakit tetap sehat. Keterlambatan klaim BPJS selama ini menjadi salah satu penyebab terganggunya operasional banyak RSUD di Indonesia.
Di sisi lain, Edo berharap RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikelola secara profesional tanpa terlalu banyak intervensi nonteknis yang berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan maupun pengambilan keputusan manajerial.
“Rumah sakit harus fokus pada pelayanan dan keberlanjutan keuangan, bukan menjadi arena kepentingan birokrasi maupun politik. Profesionalisme menjadi kunci agar rumah sakit bisa maju dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa rumah sakit daerah sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang apabila mampu menerapkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, pelayanan cepat, serta penguatan unit layanan yang produktif.
Dengan tata kelola yang baik, ia optimistis RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya mampu menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
