LOMBOK, iNewsLombok.id - Pelunasan utang RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi kabar positif bagi sektor pelayanan kesehatan di daerah. Namun demikian, pengamat ekonomi dan tata kelola kelembagaan mengingatkan bahwa keberhasilan melunasi utang tidak boleh membuat manajemen rumah sakit terlena. Rumah sakit tetap dituntut menerapkan tata kelola yang profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menilai bahwa persoalan utama rumah sakit daerah bukan hanya soal utang, tetapi juga menyangkut manajemen operasional, efisiensi biaya, pengendalian kebocoran anggaran, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, banyak rumah sakit terlihat ramai pasien, tetapi tetap mengalami tekanan keuangan akibat tingginya biaya operasional, lemahnya pengendalian belanja obat dan alat kesehatan, serta belum optimalnya pengelolaan klaim BPJS.
“Pelunasan utang tentu patut diapresiasi. Tetapi pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan rumah sakit memiliki manajemen yang sehat, efektif, dan efisien agar tidak kembali mengalami masalah keuangan di masa depan,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Ia menekankan bahwa rumah sakit modern harus mulai meninggalkan pola pengelolaan birokratis yang lambat dan berbiaya tinggi. Digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta evaluasi berbasis kinerja dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kesehatan keuangan rumah sakit.
Selain itu, Edo juga mendorong adanya audit berkala terhadap pengadaan obat dan alat kesehatan karena sektor tersebut sering menjadi titik kebocoran anggaran di banyak rumah sakit daerah. Menurutnya, efisiensi pada sektor farmasi dan logistik dapat membantu memperbaiki cash flow rumah sakit secara signifikan.
“Rumah sakit harus tahu layanan mana yang produktif, mana yang membebani, dan bagaimana memaksimalkan layanan unggulan yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai alat mahal menganggur atau stok obat justru banyak yang kedaluwarsa,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempercepat pencairan klaim BPJS melalui penguatan tim administrasi dan coding medis agar arus kas rumah sakit tetap sehat. Keterlambatan klaim BPJS selama ini menjadi salah satu penyebab terganggunya operasional banyak RSUD di Indonesia.
Di sisi lain, Edo berharap RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikelola secara profesional tanpa terlalu banyak intervensi nonteknis yang berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan maupun pengambilan keputusan manajerial.
“Rumah sakit harus fokus pada pelayanan dan keberlanjutan keuangan, bukan menjadi arena kepentingan birokrasi maupun politik. Profesionalisme menjadi kunci agar rumah sakit bisa maju dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa rumah sakit daerah sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang apabila mampu menerapkan prinsip good governance, efisiensi anggaran, pelayanan cepat, serta penguatan unit layanan yang produktif.
Dengan tata kelola yang baik, ia optimistis RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya mampu menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
