Aksi tersebut dipicu dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2018–2022.
Penolakan Mundur dari Jabatan
Sebelumnya, meski mendapat tekanan dari sebagian masyarakat, Sudewo menolak mundur dari jabatannya. Ia menegaskan komitmennya tetap menjalankan amanah sebagai bupati.
“Saya istikamah, saya akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya,” ujar Sudewo di Gedung KPK, Rabu (27/8/2025).
Sudewo juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. “Saya berharap masyarakat Pati tetap kompak dan menjaga perdamaian antarsesama,” tambahnya.
Latar Belakang Polemik
Kemarahan publik tidak hanya dipicu dugaan korupsi, tetapi juga kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Banyak warga menilai kebijakan ini memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil yang terdampak langsung.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lokal menilai kebijakan itu menjadi pemantik ketidakpuasan publik hingga akhirnya berujung pada aksi besar-besaran di Jakarta.
Desakan Transparansi dan Perbaikan Kebijakan
AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar desakan hukum, tetapi juga bentuk aspirasi agar pemerintah daerah lebih transparan dan berpihak pada rakyat. Mereka meminta KPK bergerak cepat menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
