Wakil Ketua DPRD NTB Sebut Dana Rp1 Triliun untuk PON 2028 Mustahil dari APBD

Ia bahkan menyarankan agar pelaksanaan PON di NTB dipertimbangkan kembali apabila pembiayaan hanya mengandalkan APBD.

"Ini kan masih persiapan, berarti harus ada Rp900 miliar ya mustahil," tegasnya.

Baca Juga

DPRD NTB Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Klaim 100 Persen Dipertanyakan

Menurut Muzihir, pembiayaan PON semestinya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Sumber pendanaan lain, seperti dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), dapat menjadi alternatif.

"Kalau dari CSR-CSR mungkin bisa, tapi kalau dari APBD seluruhnya tentu tidak mungkin," katanya.

Ia juga menilai KONI Pusat perlu memberikan perhitungan yang jelas mengenai kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON 2028, termasuk membedakan kebutuhan persiapan, pembangunan atau rehabilitasi venue, serta biaya operasional pertandingan.

Baca Juga

Perempuan Tak Lagi Terpinggirkan, DPRD NTB Perkuat Raperda Izin Tambang Rakyat

DPRD NTB Soroti Beban Anggaran PON 2028

PON 2028 akan menjadi agenda olahraga nasional yang penting bagi NTB karena provinsi tersebut bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah.

Status sebagai tuan rumah membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari venue pertandingan, fasilitas pendukung, akomodasi atlet dan ofisial, transportasi, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Juga

Sebaran PJU Dinilai Tak Merata di 2025, DPRD NTB Dorong Pengadaan 2026 untuk Semua Kabupaten

Namun, Muzihir mengingatkan agar seluruh kebutuhan tersebut dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, jangan sampai pembiayaan PON justru mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pelayanan publik dan pembangunan lainnya.

Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengatakan Rp1 triliun tersebut khusus pelaksanaan PON.

“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” terangnya.

Perbedaan angka kebutuhan anggaran juga dinilai perlu dibicarakan secara terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, KONI, dan pihak terkait lainnya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Muzihir berharap pembahasan mengenai anggaran PON 2028 dilakukan berdasarkan perencanaan yang terukur, sumber pendanaan yang jelas, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD.

Editor: Purnawarman