APBD Perubahan NTB 2026: Belanja Naik Lebih Cepat, Tantangan Fiskal Semakin Besar

“Yang perlu dilihat sekarang bukan hanya berapa besar tambahan Rp319 miliar itu, tetapi digunakan untuk apa. Kalau tambahan belanja mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat UMKM, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan kemudian memperluas basis PAD, maka terdapat efek ekonomi yang lebih berkelanjutan,” katanya.

PAD Naik, tetapi Target Harus Realistis

Dari sisi pendapatan, salah satu perkembangan yang perlu dicermati adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov NTB menargetkan PAD meningkat sekitar 3,21 persen menjadi Rp3,122 triliun, atau bertambah sekitar Rp97 miliar dari APBD murni. Sementara pendapatan transfer meningkat sekitar 0,48 persen menjadi Rp2,495 triliun. 

Namun, pada saat yang sama, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sekitar 42,54 persen menjadi sekitar Rp65 miliar. 

Edo mengatakan peningkatan PAD merupakan perkembangan yang perlu diapresiasi dari perspektif kemandirian fiskal, tetapi tetap harus dibarengi dengan basis perhitungan yang realistis.

“PAD adalah indikator penting kapasitas fiskal daerah. Tetapi target PAD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia harus dikonversikan menjadi realisasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan sumber tambahan PAD tersebut benar-benar memiliki basis ekonomi dan administrasi yang kuat,” ujarnya.

Hingga 15 September 2026, realisasi pendapatan NTB tercatat sekitar 66,53 persen. Dalam pembahasan Perubahan APBD, Banggar DPRD juga mengingatkan pentingnya menjaga target pendapatan tetap realistis serta menyiapkan langkah antisipasi apabila target tidak tercapai. 

Defisit Dibiayai SiLPA

Persoalan lain yang menurut Edo penting diperhatikan adalah sisi pembiayaan.

Dalam Perubahan APBD 2026, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi sekitar Rp431,016 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman sekitar Rp61,399 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp369,617 miliar untuk menutup defisit. 

Sumber utama penerimaan pembiayaan tersebut adalah SiLPA.

Menurut Edo, penggunaan SiLPA merupakan instrumen pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah, tetapi secara ekonomi harus dibedakan dengan peningkatan pendapatan.

“SiLPA memberikan ruang fiskal untuk membiayai tambahan belanja. Tetapi SiLPA bukan pendapatan baru yang muncul secara rutin setiap tahun. Karena itu, kalau belanja yang meningkat pada 2026 bersifat permanen, pemerintah harus memastikan ada sumber pendapatan yang juga tumbuh secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menilai hal tersebut penting karena penggunaan SiLPA pada satu tahun anggaran tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan kapasitas fiskal pada tahun berikutnya.

Kualitas Belanja Menjadi Kunci

Dalam Perubahan APBD 2026, belanja operasi dan belanja modal secara gabungan disebut meningkat sekitar Rp360 miliar atau 7,54 persen. Belanja tidak terduga juga naik menjadi sekitar Rp23,74 miliar, sementara belanja transfer turun menjadi sekitar Rp882 miliar. 

Pemprov NTB menyatakan perubahan anggaran diarahkan antara lain untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi agromaritim dan pariwisata. Pemerintah juga menempatkan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 sebagai salah satu momentum untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. 

Bagi Edo, arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur.

“APBD yang baik bukan hanya APBD yang terserap tinggi. Yang lebih penting adalah output dan outcome-nya. Berapa orang yang memperoleh manfaat, berapa UMKM yang naik kelas, berapa peningkatan produktivitas pertanian, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan apakah pada akhirnya aktivitas ekonomi tersebut memperluas basis penerimaan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, belanja pemerintah seharusnya tidak berhenti pada efek jangka pendek berupa aktivitas proyek dan konsumsi, tetapi diarahkan untuk menciptakan kapasitas ekonomi baru.

Tantangan 2027

Dengan struktur tersebut, menurut Edo, Perubahan APBD 2026 sekaligus menjadi ujian bagi kesinambungan fiskal NTB.

“Pertanyaan strategisnya adalah bagaimana kondisi fiskal NTB setelah ruang SiLPA digunakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tambahan belanja 2026 tidak menciptakan rigiditas anggaran pada 2027 ketika sumber pembiayaan yang sama tidak tersedia dalam jumlah serupa,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, ada tiga indikator yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD NTB 2026: realisasi pendapatan, kualitas belanja, dan dampak ekonomi.

“Kalau tiga indikator tersebut dapat dijaga, maka perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Sebaliknya, jika belanja meningkat tanpa diikuti peningkatan produktivitas dan basis pendapatan, ruang fiskal daerah akan menghadapi tekanan yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya,” kata Edo.

Perubahan APBD 2026 sendiri telah disepakati Pemprov NTB dan DPRD pada 18 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, perhatian selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan anggaran, efektivitas belanja, pengendalian risiko, pelayanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi daerah.

Editor: Purnawarman