IPM NTB 2025 Naik Jadi 73,97, Akademisi: Jangan Terburu-buru Klaim Keberhasilan Iqbal-Dinda

LOMBOK, iNewsLombok.id - Akademisi sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Edo Segara Gustanto, mengingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar tidak terburu-buru mengaitkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 sebagai keberhasilan pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.

Menurut Edo, meningkatnya IPM memang merupakan kabar baik bagi pembangunan daerah. Namun, secara akademik, capaian tersebut belum dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintahan yang baru beberapa bulan berjalan.

Baca Juga

Kebakaran Sade, Banggar DPRD NTB Desak Gubernur Iqbal Segera Gunakan Dana BTT

"IPM memang naik dan itu patut diapresiasi. Namun, secara akademik tidak tepat jika kenaikan IPM 2025 langsung diklaim sebagai hasil kebijakan pemerintahan yang baru berjalan. IPM merupakan indikator pembangunan jangka panjang yang merupakan akumulasi kebijakan lintas periode pemerintahan," ujar Edo Segara Gustanto, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, IPM dibentuk oleh tiga komponen utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga indikator tersebut berkembang secara bertahap sehingga dampak suatu kebijakan umumnya baru terlihat dalam jangka menengah hingga panjang.

Karena itu, Edo menilai efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda akan lebih tepat dievaluasi melalui perkembangan IPM pada tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga

Gubernur NTB Buka Suara DPRD Minta Audit Investigatif Pergeseran BTT Rp484M Tak Muncul di LHP BPK

"Kalau pemerintah ingin membuktikan bahwa Triple Agenda berhasil meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka buktinya akan terlihat pada IPM tahun 2026, 2027, hingga akhir periode RPJMD. Bukan pada IPM 2025 yang lebih banyak mencerminkan hasil pembangunan sebelumnya," tegasnya.

Editor: Purnawarman