Belanja APBD NTB 2025 Menumpuk di Akhir Tahun, Pengamat Soroti Lemahnya Manajemen Anggaran OPD

LOMBOK, iNewsLombok.id - Fenomena tingginya realisasi belanja pemerintah yang selalu terkonsentrasi pada penghujung tahun anggaran kembali menjadi sorotan. Kondisi yang terus berulang ini dinilai menjadi sinyal bahwa tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menilai pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada triwulan IV bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan daerah serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga

Rp 5,9 Triliun Belanja APBD NTB 2023 Banyak Misteri, Mori: Kalau TAPD Tidak Rincikan Saya Buka

"Ketika sebagian besar anggaran baru direalisasikan menjelang akhir tahun, ruang untuk memastikan kualitas pekerjaan menjadi semakin sempit. Kondisi ini juga berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat lebih awal," ujarnya, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Edo, fenomena tersebut umumnya dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari lambatnya proses perencanaan program, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, revisi anggaran yang berulang, hingga lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan pada semester pertama. Akibatnya, banyak OPD baru mempercepat belanja ketika tahun anggaran hampir berakhir.

Ia menegaskan, pola seperti ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi NTB. Pasalnya, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2025 tidak hanya diukur dari besarnya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari ketepatan waktu pelaksanaan program, kualitas hasil pembangunan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Serapan anggaran memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah anggaran tersebut mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan sampai orientasi hanya mengejar habisnya anggaran pada penghujung tahun," jelasnya.

Editor: Purnawarman