Opini: Prabowonomics Vs Neoliberalisme, Mencari Titik Temu Ekonomi Indonesia

Oleh: Edo Segara Gustanto Akademisi & Peneliti Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN)

Sejak The Economist menerbitkan laporan tajam yang menuding pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membahayakan perekonomian dan demokrasi, resistensi dan perlawanan muncul dari kabinet Pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Ajukan Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR

Celakanya, perlawanan ini membabi buta dengan membenturkan bahwa kritik-kritik ini adalah karena pihak pengusung neoliberalisme tidak suka dengan Prabowo. Saya melihatnya, Pemerintah tidak dengan jernih menerima masukan baik dari ekonom ataupun dari media.

Salah satunya datang dari pembantu Presiden Prabowo, yakni Fahri Hamzah, yang menulis di sebuah media mainstream dengan judul: “Prabowonomics Vs Neoliberal, Menjawab The Economist”. Dalam tulisannya, Fahri Hamzah membela arah kebijakan ekonomi Prabowonomics sebagai tesis tandingan neoliberalisme untuk melepaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah.

Argumennya menekankan bahwa investasi SDM seperti program makan gratis dan intervensi negara yang kuat melalui Ekonomi Pasar Pancasila diperlukan untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Fahri membenturkan gagasan ekonomi sosialis Prabowo dengan neoliberalisme.

Baca Juga

Prabowo Minta Semua Dapur MBG Diawasi, Aparat Dilarang Minta Setoran

Belum lagi soal tudingan yang diarahkan lembaga-lembaga think thank ekonomi yang mengkritik Prabowo didanai oleh Soros untuk mengkritik Pemerintah Indonesia hari ini. Meskipun tuduhan itu memang benar adanya, perlu dilihat juga, pendanaan Soros itu untuk apa saja, saya kira tidak spesifik khusus menyerang gagasan ekonomi Prabowo.

Saya termasuk yang berdiri di kaki sendiri meski saya terus mengkritik gagasan ekonomi Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini Indonesia sistem ekonomi Indonesia bebas dari sistem neoliberalisme?

Editor : Purnawarman