Audit Internal OPD NTB Tuai Sorotan, Akademisi Minta Inspektorat Pahami Kewenangan

LOMBOK, iNewsLombok.id - Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram), Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, mempertanyakan langkah Inpektur Inspektorat NTB Dr Budi Herman yang juga Jaksa Aktif menyampaikan hasil pengawasan atau audit terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) seperti anggaran Porprov 10 Miliar kepada KONI dari Dikpora kepada media.

Menurutnya, secara kelembagaan Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi pengawasan internal dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Baca Juga

Rp112,08 Miliar Dana Hibah NTB 2025-2026 Disorot, Mengapa Hanya KONI yang Diaudit Inspektorat?

"Inspektorat jika dilihat dari sisi kelembagaan adalah unit organisasi pengawasan internal pemerintah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi di instansinya yang bersangkutan, kalau di daerah berarti kepada gubernur/bupati/wali kota, untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan sesuai dengan ketentuan peraturan," terangnya, Selasa (18/8/2026).

Dr. Wira menilai hasil audit internal seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pembinaan pemerintahan, bukan konsumsi publik melalui pemberitaan media.

"Menjadi pertanyaan, jika kerja pengawasan atau audit ini diekspos ke media padahal bersifat intern untuk kepentingan internal. Hal ini berbeda dengan lembaga pengawas eksternal seperti aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa, KPK, atau BPK," ungkapnya.

Baca Juga

Beda Data Tindak Lanjut Temuan BPK antara Inpektorat dan Jubir Iqbal, Bukti Komunikasi Publik Lemah

Ia menegaskan setiap kebijakan publik harus ditempatkan sesuai koridor kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan persepsi menghakimi OPD sebelum ada proses hukum.

Editor: Purnawarman