2 Kampus di Lombok Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Rektor UGR Sebut Kampus Bukan Tempat Membungkam

LOMBOK, iNewsLombok.id - Kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) GEMPAR Universitas Gunung Rinjani (UGR)berlangsung aman, tertib, dan kondusif, Nusa Tenggara Barat (NTB),ditengah pembubaran di sejumlah kampus Negeri dan Swasta Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma). Acara tersebut menjadi ruang diskusi terbuka bagi mahasiswa untuk membahas berbagai isu sosial, demokrasi, lingkungan, hingga kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.

Pelaksanaan nobar ini menarik perhatian publik karena berlangsung di tengah polemik pembubaran pemutaran film yang sama di sejumlah kampus di NTB.

Sebelumnya, kegiatan pemutaran dan diskusi film Pesta Babi di Universitas Mataram (Unram) dibubarkan oleh pihak kampus dengan melibatkan aparat keamanan internal. Langkah itu menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap mencederai kebebasan akademik mahasiswa.

Penolakan serupa juga sempat terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) pada 25 April 2026. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran publik terkait semakin sempitnya ruang kebebasan berpikir dan berekspresi di lingkungan perguruan tinggi.

Di tengah polemik tersebut, pelaksanaan nobar di UGR dinilai menjadi contoh bagaimana ruang akademik tetap dapat dijaga secara terbuka tanpa mengabaikan ketertiban kampus.

Rektor UGR, Basri Mulyani, menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat paling aman bagi pertukaran gagasan dan perbedaan pandangan.

“Kampus adalah lingkungan akademik. Tugas perguruan tinggi bukan membungkam diskusi, melainkan membuka ruang dialog yang sehat dan bertanggung jawab. Ketika ruang berekspresi dibatasi hanya karena kekhawatiran terhadap perbedaan pandangan, maka sesungguhnya kita sedang mengalami kemunduran dalam kehidupan akademik,” tegas Basri Mulyani, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, pemutaran film dokumenter dan forum diskusi publik merupakan bagian dari tradisi intelektual di perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai perlu dibiasakan menghadapi berbagai realitas sosial secara kritis, bukan justru dijauhkan dari isu-isu yang berkembang di masyarakat.

“Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk melihat, mendengar, lalu mengkritisi sebuah persoalan dengan nalar akademik. Kampus bukan tempat menyeragamkan pikiran. Kampus adalah tempat bertemunya berbagai gagasan, termasuk yang berbeda dan tidak nyaman bagi sebagian pihak,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa menjaga ketertiban kampus tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpikir mahasiswa.

“Kalau semua diskusi dibatasi karena dianggap sensitif, maka mahasiswa akan tumbuh tanpa keberanian berpikir kritis. Padahal inti pendidikan tinggi adalah melahirkan manusia yang mampu berdialog dengan realitas sosial secara dewasa,” katanya.

Menurut Basri, perbedaan pandangan terhadap sebuah karya seni atau film dokumenter merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Karena itu, respons terhadap perbedaan seharusnya diwujudkan melalui dialog dan argumentasi, bukan pelarangan.

“Dalam dunia akademik, jawaban terhadap sebuah pemikiran adalah pemikiran lain, bukan pembungkaman. Kalau ada yang tidak sepakat dengan isi film, mari hadir dalam forum diskusi dan sampaikan argumentasi. Itulah tradisi intelektual yang sehat,” lanjutnya.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri belakangan menjadi bahan diskusi di berbagai daerah karena dianggap memuat kritik sosial dan potret realitas masyarakat yang sensitif bagi sebagian kalangan.

Namun di sejumlah komunitas akademik, film tersebut justru dipandang sebagai media refleksi mengenai demokrasi, kebebasan sipil, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Di UGR, kegiatan nobar dihadiri mahasiswa dari berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus di wilayah Lombok Timur. Diskusi berlangsung terbuka dengan suasana akademik yang tetap kondusif. Para peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan tanpa tekanan maupun intimidasi.
Basri kembali menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjaga marwahnya sebagai benteng intelektual dan demokrasi.

“Perguruan tinggi tidak boleh takut pada diskusi. Ketika kampus mulai alergi terhadap percakapan kritis, maka yang hilang bukan hanya forum diskusi, tetapi juga keberanian berpikir dan budaya ilmiah itu sendiri,” tegasnya.

Ia berharap kampus-kampus di Indonesia tetap menjaga semangat kebebasan akademik sebagaimana amanat pendidikan tinggi, yakni menciptakan generasi yang merdeka berpikir, kritis, dan mampu menghargai perbedaan.

“Mahasiswa bukan objek yang harus diarahkan untuk selalu sepakat. Mereka adalah insan akademik yang harus dibiasakan berdialog dengan berbagai perspektif. Kampus harus menjadi rumah bagi kebebasan berpikir, bukan ruang ketakutan,” pungkasnya.

Editor : Purnawarman