Bursa Ketua Gerindra NTB Memanas, Mantan Kapolda Hadi Gunawan Diakui Punya Pengalaman Birokrasi

LOMBOK, iNewsLombok.id - Peta perebutan kursi Ketua DPD Partai Gerindra NTB kian dinamis. Di tengah simpang siur informasi dan spekulasi yang berkembang, sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa calon ketua partai, mantan Kapolda NTB Hadi Gunawan muncul.

Pengamat politik Universitas Internasional Bima, Dr Alfisahrin, menilai kemunculan nama-nama baru dari kalangan profesional dan birokrat menunjukkan dinamika demokrasi lokal NTB sedang bergerak.

Baca Juga

Eks Kapolda Hadi Gunawan Masuk Bursa Ketua Demokrat NTB, Pengamat Ungkap Peluang dan Tantangan

Alfisahrin menyebut mantan Kapolda NTB Hadi Gunawan sebagai dua figur yang secara kapasitas layak diperhitungkan. Lalu Gita dikenal sebagai birokrat senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan NTB, termasuk pernah menjabat Sekda NTB dan Penjabat Gubernur NTB. Sementara Hadi Gunawan memiliki rekam jejak panjang di institusi kepolisian dan pernah memimpin Polda NTB.

“Tokoh seperti Lalu Gita Ariadi dan Hadi Gunawan adalah dua birokrat handal dan punya jejak rekam sukses di birokrasi sehingga secara normatif cocok jadi ketua partai,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengalaman birokrasi tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan memimpin partai politik. Menurut dia, kultur birokrasi dan partai merupakan dua arena kekuasaan yang berbeda.

Baca Juga

Ketua Demokrat NTB IJU Akui Ditemui Mantan Dubes Turki Iqbal di Rumahnya, Begini Isi Pembicaraannya

“Tetapi birokrasi dan partai politik punya kultur dan budaya kuasa berbeda. Di birokrasi kental dengan merit sistem, sebaliknya partai politik cenderung klientalistik, personalistik, dan pragmatis. Jadi ketua partai di era modern harus punya kapasitas ganda selain punya kapasitas manajerial organisasi, juga kelenturan membangun relasi teknokratik di birokrasi dan relasi politik luas,” ungkapnya.

Hal yang sama juga ia sematkan kepada Hadi Gunawan. Menurut Alfisahrin, eks Kapolda NTB itu punya modal simbolik, jejaring, dan kapasitas manajerial yang bisa menjadi magnet politik bagi partai.

“Ada prestasi dan rekam jejak dan pengalaman sebagai eks Kapolda NTB. Ini bisa jadi magnet dan gravitasi politik yang kuat bagi partai. Namun, lagi-lagi saya ulangi bahwa histori dan latar belakang tokoh seperti Lalu Gita Ariadi dan Hadi Gunawan sebagai birokrat berprestasi tidak otomatis in line dengan tradisi kepemimpinan dan kultur yang berlaku di partai,” terangnya.

“Tentu saja, ini positif banyak tokoh profesional tertarik masuk politik. Artinya demokrasi lokal NTB berkembang sehat. Namun, secara semiotika politik ini menunjukkan bahwa kompetisi di parpol semakin ketat,” ujarnya.

Menurut Alfisahrin, masuknya figur eksternal ke bursa calon ketua partai bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, hal itu membuka ruang regenerasi dan memperluas basis rekrutmen. Namun di sisi lain, jika preferensi elite pusat hanya mengukur kualitas kader dari tingkat popularitas, maka kader dari luar partai berpotensi lebih diunggulkan dibanding kader internal.

Ia menilai situasi itu dapat terjadi di Gerindra NTB apabila mekanisme rekrutmen di tingkat DPP lebih menitikberatkan pada figur populer ketimbang proses kaderisasi.

“Jika ini terjadi di Gerindra NTB, ini bisa menggerus dan menghambat potensi serta peluang kader internal jadi ketua partai. Saya membaca sejauh ini, ada kesan Gerindra dan Demokrat NTB sebagai partai besar tengah menunjukkan sikap dan gesture hati-hati dalam menjaring figur. Kedua partai tidak ingin cepat gegabah,” terangnya.

Kader Internal Disebut Tak Akan Diam

Di sisi lain, Alfisahrin menilai kader internal di Gerindra maupun Demokrat NTB tentu tidak akan tinggal diam bila kursi ketua partai diisi figur dari luar. Menurut dia, resistensi dari kader merupakan hal yang sangat mungkin terjadi, apalagi sebagian besar kader internal disebut sudah memiliki jagoan masing-masing.

Menurutnya, jika Lalu Gita atau Hadi Gunawan serius ingin masuk dalam kontestasi tersebut, setidaknya ada dua jalur yang bisa ditempuh. Pertama, pola struktural dengan membangun lobi dan mengamankan rekomendasi dari DPP lebih dulu. Kedua, konsolidasi dari bawah dengan merangkul elite partai di tingkat daerah.

“Tetap ada resistensi nanti jika ada kader eksternal masuk. Kecuali Lalu Gita dan Hadi Gunawan pilih dua pola. Satu pola struktural, lobi dan dapatkan rekomendasi DPP pusat dulu (top down) dan kedua, lobi dan konsolidasi elite Gerindra dan Demokrat NTB di daerah (bottom up). Karena suara pengurus daerah juga jadi pertimbangan seorang kader diberikan rekom oleh pusat,” tegasnya.

Gerindra NTB Masih Menunggu Sinyal Pusat

Hingga kini, teka-teki siapa yang akan memimpin Gerindra NTB belum juga terjawab. Belum ada sinyal resmi dari DPP, meski sejumlah elite Gerindra NTB sebelumnya telah berulang kali menyebut nama Lalu Muhamad Iqbal sebagai kader potensial untuk memimpin partai berlambang kepala garuda itu di NTB.

“Meski petinggi Gerindra NTB sudah berulang kali menegaskan bahwa Miq Iqbal adalah kader paling potensial pimpin Gerindra NTB. Tetapi karena suksesi elite Gerindra tidak kunjung terjadi, spekulasi pun banyak beredar,” katanya.

Menurut Alfisahrin, pilihan Gerindra semestinya tidak semata didasarkan pada popularitas atau elektabilitas. Sosok ketua partai ke depan, kata dia, harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan elite pusat dengan kebutuhan politik daerah.

“Hemat saya figur yang dipilih di Gerindra NTB, sebaiknya tidak hanya sekadar mengandalkan popularitas dan elektabilitas semata, tetapi juga mampu menjadi konektor bagi dua kutub kepentingan sekaligus yakni kepentingan partai di daerah dengan elite nasional di pusat. Satu lagi mampu mewujudkan praktik demokrasi substansi bukan hanya prosedural,” ungkapnya.

Waspadai Friksi Internal Jelang Pemilu 2029

Alfisahrin mengingatkan, proses pergantian ketua partai sangat rawan memunculkan konflik elite jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan kehendak antara pengurus daerah dan DPP bisa memicu friksi internal, bahkan berujung dualisme kepemimpinan seperti yang pernah dialami sejumlah partai di Indonesia.

Ia menilai momentum pergantian ketua partai di NTB harus dibaca dalam konteks lebih besar, yakni persiapan menghadapi Pemilu 2029, Baik Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Karena itu, partai membutuhkan figur yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu mengelola konflik, menjaga loyalitas kader, dan memenangkan pertarungan elektoral.

“Banyak parpol mengalami dualisme kepemimpinan karena konflik penggantian ketua partai. Harus diakui karena kompetisi politik menjelang Pemilu 2029 sangat ketat. Baik pilpres, pilkada dan pileg. Partai membutuhkan figur yang benar-benar kapabel dalam membangun loyalitas kader, mengelola konflik internal, dan memenangkan kontestasi elektoral,” jelasnya.

Iqbal Dinilai Masih Paling Realistis

Secara politik, Alfisahrin menilai Lalu Muhamad Iqbal masih menjadi figur paling realistis untuk memimpin Gerindra NTB. Selain menjabat Gubernur NTB, Iqbal dinilai memiliki popularitas, elektabilitas, dan legitimasi publik yang kuat. Nama lain seperti Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri dan anggota DPR RI Lale Syifaun Nufus juga disebut punya potensi, namun posisi Iqbal dianggap masih lebih unggul.

“Hemat saya untuk Gerindra NTB Pak Iqbal adalah kader yang paling ideal. Meski, ada sosok lain seperti Pathul Bahri Bupati Loteng dan Lale Syifaun Nufus anggota DPR RI. Pak Iqbal masih sangat tinggi popularitasnya. Begitu juga dengan rekam jejak Hadi Gunawan dan Lalu Gita Ariadi dalam arena politik praktis masih relatif terbatas dibanding Pak Ikbal,” tegasnya.

Namun, ia juga melihat ada semacam anomali politik. Di satu sisi, Iqbal punya modal elektoral yang kuat sebagai gubernur dan figur nasional. Tetapi di sisi lain, status itu belum otomatis menjadikannya kandidat paling kuat memimpin partai, sebab keputusan akhir tetap berada di tangan DPP.

Menurut Alfisahrin, realitas politik Indonesia menunjukkan banyak kepala daerah gagal menguasai partai di daerah karena faktor penentunya bukan hanya jabatan publik, melainkan kepercayaan elite pusat, kemampuan mengonsolidasikan struktur partai, dan kekuatan jaringan politik.

“Baik Lalu Gita Ariadi, Hadi Gunawan dan Lalu Muhamad Iqbal, jika pertanyaannya siapa yang paling realistis memenangkan kursi ketua partai, secara real politik saya kira Pak Iqbal. Ini berdasarkan indikator makro politik yakni popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas publik,” katanya.

“Tetapi karena mekanisme penentuannya di pusat, akan terjawab oleh siapa kader yang dianggap paling kuat merepresentasikan kepentingan pusat. Rata-rata kader Demokrat itu sudah punya figur internal yang dijagokan jadi ketua umum. Meski nama Hadi, Gita dan Iqbal ada di bursa calon ketua, asal siapa dapat rekom pusat duluan itu yang didukung,” sambungnya.

Demokrat Dinilai Lebih Terbuka

Berbeda dengan Gerindra yang dinilai masih sangat bergantung pada restu elite pusat dan soliditas internal.

Belakangan, nama Iqbal juga sempat dikaitkan dengan Demokrat NTB. Namun, internal Demokrat menilai peluang itu kecil lantaran Iqbal diyakini tetap loyal kepada Gerindra dan Prabowo Subianto.

Hadi Gunawan: Saya Melihat Gebrakan Presiden Prabowo

Sementara itu, mantan Kapolda NTB Hadi Gunawan tidak mempermasalahkan berbagai analisis politik yang berkembang terkait namanya.

“Pengamat bebas berpendapat,” ungkapnya singkat.

Hadi menegaskan, fokus pandangannya saat ini bukan pada dinamika internal partai, melainkan pada arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

“Saya tidak melihat Gerindranya, tapi melihat gebrakan Pak Presiden yang berani melawan mafia dan kapital demi masyarakat Indonesia menuju sejahtera dan maju,” terangnya.

Ia menyebut keberanian Prabowo bisa dilihat dari arah kebijakan yang tertuang dalam Asta Cita, mulai dari pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi, pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga komitmen menjaga lingkungan.

“Pahami saja Asta Cita yang luar biasa. Di antaranya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan sumber daya manusianya, hilirisasi, membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan, menjaga lingkungan dan bersahabat dengan lingkungan. Kelima Asta Cita ini dapat tercapai dengan pengelolaan IPR dengan baik,” ungkapnya.

Catatan Politik NTB

Bursa ketua partai di NTB kali ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Gerindra saat ini memiliki posisi strategis karena berada di lingkar kekuasaan nasional sekaligus memegang jabatan gubernur di NTB lewat Lalu Muhamad Iqbal. 

Karena itu, perebutan kursi ketua partai bukan sekadar soal siapa paling populer, tetapi juga siapa yang paling mampu menjahit kepentingan pusat dan daerah, menjaga soliditas kader, serta menyiapkan mesin politik untuk pertarungan elektoral lima tahun ke depan.

Sampai keputusan resmi DPP keluar, seluruh nama yang beredar baik Lalu Muhamad Iqbal, Lalu Gita Ariadi, maupun Hadi Gunawan masih berada dalam spektrum spekulasi politik yang terus bergerak.

Editor : Purnawarman