Pergantian Kepala BGN Diminta Jadi Momentum Perbaikan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, iNewsLombok.id – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah didorong memastikan program tersebut berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Baca Juga

Kepala BGN Dadan Hindayana Sebut di Lombok: Banyak Anak Baru Minum Susu Lewat Program MBG

Namun, dengan besarnya kebutuhan anggaran, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap penggunaan dana negara benar-benar memberikan dampak optimal, terutama bagi kelompok rentan.

"Prinsip dasar kebijakan publik adalah mendahulukan mereka yang paling rentan. Karena itu, sekolah-sekolah yang berada di daerah miskin, wilayah tertinggal, kawasan dengan angka stunting tinggi, serta keluarga berpendapatan rendah harus menjadi prioritas utama penerima manfaat program MBG," ujarnya.

Menurut Edo, distribusi manfaat MBG perlu mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi penerima. Sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu, menurutnya, tidak seharusnya mendapat prioritas yang sama dengan sekolah yang menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan ekonomi.

Ia menilai pendekatan afirmatif atau keberpihakan terhadap kelompok yang paling membutuhkan menjadi langkah yang lebih tepat dibandingkan pola pembagian yang seragam.

"Negara harus berani membedakan prioritas. Anak-anak dari keluarga miskin membutuhkan intervensi yang lebih mendesak dibandingkan anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi sudah mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri," tambahnya.

Dorong Efisiensi Pengelolaan Anggaran BGN

Selain ketepatan penerima manfaat, Edo juga menyoroti aspek tata kelola di tubuh BGN. Menurutnya, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan penguatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi operasional.

Ia mengingatkan bahwa anggaran negara juga harus dibagi untuk berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan perlindungan sosial.

"Dalam situasi ketika pemerintah juga harus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan berbagai program sosial lainnya, setiap lembaga negara dituntut untuk bekerja secara efisien. BGN tidak boleh menjadi institusi yang membebani APBN melalui pembengkakan biaya administrasi dan operasional," tegasnya.

Edo menilai anggaran MBG semestinya lebih banyak diarahkan untuk peningkatan kualitas makanan, perluasan jangkauan penerima, serta memastikan terpenuhinya standar gizi.

Menurutnya, biaya pendukung dan birokrasi harus dikendalikan agar tidak mengurangi dampak langsung program terhadap masyarakat.

Libatkan Ekonomi Lokal

Lebih lanjut, Edo mendorong agar pelaksanaan MBG menggunakan pendekatan berbasis potensi daerah. Model tersebut dapat melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, pesantren, hingga pelaku usaha mikro dan kecil.

Selain memperpendek rantai distribusi, langkah ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi tambahan bagi masyarakat daerah.

"Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menurunkan stunting, memperbaiki kualitas gizi anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Jika sasaran tepat dan pengelolaannya efisien, program ini dapat menjadi investasi SDM yang sangat berharga. Namun jika tidak, ia berpotensi menjadi beban fiskal yang terus membesar tanpa hasil yang optimal," katanya.

Pergantian Kepala BGN, lanjut Edo, harus menjadi awal penguatan arah kebijakan agar MBG benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi anak, dan peningkatan kualitas generasi Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta kelompok tertentu. Implementasinya berkaitan erat dengan isu nasional seperti penurunan angka stunting, peningkatan kualitas kesehatan anak, dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Efektivitas program besar berbasis anggaran publik umumnya sangat bergantung pada tiga faktor utama, yakni ketepatan sasaran penerima, pengawasan penggunaan anggaran, serta kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Editor : Purnawarman