Hakim Soroti Gubernur NTB Belum Dihadirkan di Sidang, Pemprov Buka Suara Kasus Dana Siluman DPRD

Setelah menghubungi Kepala BPKAD NTB, Nursalim, Isvie mendapat penjelasan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan gubernur yang berkaitan dengan prioritas daerah dalam RPJMD, salah satunya program Desa Berdaya.

Program itu mencakup penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Namun demikian, Isvie mengaku belum pernah diajak membahas detail program tersebut.

“Saya belum pernah diajak bicara secara detail mengenai program Desa Berdaya,” katanya.

Sidang kasus dana siluman DPRD NTB ini akan kembali dilanjutkan sesuai agenda majelis hakim, dengan perhatian publik yang terus menguat terhadap kemungkinan hadirnya Gubernur NTB sebagai saksi kunci.

Berdasarkan data APBD NTB Tahun 2026 yang sedang disusun, fokus belanja daerah diarahkan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat pasca tekanan fiskal nasional.

Kasus dugaan gratifikasi dana siluman DPRD NTB sendiri masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah serta integritas lembaga legislatif di tingkat provinsi.

Editor: Purnawarman