Tak Lolos Jalur Domisili di SDN 7 Mataram, Wali Murid Mengadu, Ketua DPRD Atensi akan Turun Tangan

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Abdul Malik, merespons keluhan orang tua calon siswa yang mendaftar di SDN 7 Mataram namun tidak lolos melalui jalur domisili, meski tempat tinggal mereka disebut berada dekat dengan sekolah.

Persoalan tersebut, kata Abdul Malik, menjadi perhatian DPRD dan akan segera ditindaklanjuti melalui komisi terkait. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media, namun memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan diperketat.

“Baru saya dapat dari media juga, Insya Allah kita akan lakukan koordinasi (dengan Dikpora, red) Senin (6/7/2026),” tegas politisi Golkar itu, ditemui di acara Pelantikan Ketua DPW PPP NTB, Sabtu (4/7/2026).

Malik menegaskan, dirinya telah meminta komisi yang membidangi pendidikan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram guna menelusuri persoalan tersebut, termasuk memastikan mekanisme seleksi jalur domisili berjalan sesuai aturan.

“Sebelumnya kita minta komisi untuk melakukan rapat kerja dengan mitranya. Karena SPMB itu perlu menjadi pengawasan kita bersama, maka masyarakat yang memang sesuai dengan jalur prestasi, afirmasi, dan lainnya, termasuk domisili, bisa masuk ke sekolah yang memang menjadi harapan. Jadi, kalau ada persoalan seperti ini, tentu akan kita koordinasikan,”ungkapnya yang dikenal merakyat ini.

Menurut dia, pengawasan terhadap SPMB penting dilakukan agar seluruh jalur penerimaan, baik domisili, afirmasi, prestasi, maupun mutasi, benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

DPRD, lanjutnya, tidak ingin muncul kesan bahwa calon siswa yang seharusnya memiliki peluang melalui jalur domisili justru tersisih karena persoalan teknis maupun verifikasi data.

Keluhan orang tua terkait jalur domisili memang menjadi salah satu isu sensitif dalam pelaksanaan SPMB setiap tahun. Jalur ini umumnya diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah, dengan pembuktian melalui dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, validasi alamat, titik domisili, serta kesesuaian data dalam Kartu Keluarga menjadi aspek krusial yang kerap memicu keberatan dari wali murid.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan SPMB Kota Mataram 2026/2027, pendaftaran jalur domisili untuk jenjang SD dibuka setelah tahapan afirmasi dan prestasi. Pemerintah daerah menekankan bahwa seluruh proses seleksi harus mengacu pada petunjuk teknis, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

DPRD Kota Mataram kini menunggu hasil penelusuran komisi terkait bersama Dinas Pendidikan. Jika ditemukan adanya kekeliruan dalam verifikasi atau pelaksanaan seleksi, dewan membuka ruang evaluasi agar hak calon murid tetap terlindungi dan polemik serupa tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Editor: Purnawarman