Hakim Soroti Gubernur NTB Belum Dihadirkan di Sidang,Ini Kata Praktisi Hukum Kasus Dana Siluman DPRD

Hakim Perlu Memahami Motif dan Rangkaian Peristiwa

Baca Juga

Saksi Gugup, Hakim Pertanyakan Direktif Gubernur NTB Program Desa Berdaya di Kasus Dana Siluman DPRD

Sira menegaskan, hakim memiliki kewenangan penuh untuk memanggil pihak-pihak yang dinilai berkorelasi langsung dengan perkara yang sedang disidangkan.

Ia mencontohkan, dalam perkara delik suap, penting bagi hakim untuk mengetahui sebab akibat dari pemberian hadiah atau janji kepada pejabat negara.

“Konteks sederhana kondisi sebab akibat. Tidak mungkin memberi sesuatu tidak ada kehendak menggerakkan. Ada akibat karena satu sebab, hakim menjadi sangat memerlukan keterangan itu, kemarin tidak terlalu sempurna motif pelaku,” tegasnya.

Baca Juga

Hakim Dalami Dugaan Iming-Iming Program Rp2 Miliar dari Gubernur NTB di Kasus Dana Siluman DPRD

Menurutnya, terdapat tiga unsur utama yang harus dibedah dalam kasus ini, yakni motif pemberian uang, adanya mens rea atau niat jahat dari pemberi, serta apakah pemberian tersebut bertujuan memengaruhi pejabat negara agar bertindak bertentangan dengan jabatannya.

Dana Pokir dan Peran Eksekutif Jadi Sorotan

Dalam perkara ini, Sira juga menyoroti dana direktif dan pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk dalam APBD maupun APBD Perubahan.

Editor : Purnawarman