Sidang Etik Ungkap 3 Pelanggaran Berat Eks Kapolres Bima Kota, Terbukti Narkoba hingga Asusila

Selain penyalahgunaan narkoba, majelis etik menemukan adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

"Melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan seksual asusila," ujar Trunoyudo.

Sanksi Etik dan Administratif

Baca Juga

Mantan Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, AKBP Didik Terancam Penjara Seumur Hidup

Atas pelanggaran tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela. Selain itu, Didik juga dikenai sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama tujuh hari, yang telah dijalani pada 13–19 Februari 2026.

Sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pun diputuskan dalam sidang tersebut.

“Adapun putusan sidang KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, dan terhadap putusan tersebut pelanggar menyatakan menerima,” kata Trunoyudo.

Baca Juga

Bareskrim Polri: Narkoba di Koper AKBP Didik Ternyata untuk Konsumsi Pribadi

PTDH merupakan sanksi paling berat dalam sistem disiplin Polri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi Polri, hukuman ini dijatuhkan kepada anggota yang melakukan pelanggaran berat dan dinilai mencederai kehormatan institusi.

Sidang KKEP sendiri merupakan mekanisme internal untuk menegakkan kode etik dan disiplin anggota Polri. Putusan sidang dapat berupa sanksi etik, administratif, hingga rekomendasi pemberhentian tetap.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perwira menengah yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres. Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk yang dilakukan pejabat internal.

Editor : Purnawarman