Eksekutif: Tidak Benar Pansus IV SOTK DPRD NTB Minta Fasilitas Mewah Sampai Uang Saku

Koordinasi Didorong Demi Efisiensi Pembahasan

Baca Juga

DPM Unram Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana BTT NTB Rp484 Miliar yang Raib dari LHP BPK RI

Sudirsah Sujanto menambahkan, usulan rapat luar kantor diajukan agar pembahasan tidak berbenturan dengan kegiatan kunjungan dalam daerah yang sedang dilakukan DPRD.

“Kami hanya menanyakan ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi rapat luar kantor, bukan meminta hal-hal di luar kepatutan,” ujar Sudirsah.

Ia juga menegaskan, “Kami tidak pernah berbicara soal uang saku atau hotel mewah. Semangat kami adalah menuntaskan Ranperda tepat waktu,”

Penjelasan Pemprov NTB

Baca Juga

DPRD NTB Bongkar Kejanggalan Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Klaim 100 Persen Dipertanyakan

Asisten I Setda NTB, Fathurrahman, turut menepis tudingan bahwa pihak eksekutif pernah diminta menyediakan fasilitas mewah.

“Memang betul ada komunikasi terkait percepatan pembahasan Raperda ini, agar tidak terganggu dengan jadwal Banmus. Namun tidak ada permintaan fasilitas mewah atau uang saku,” tegas Fathurrahman.

Editor: Purnawarman